Suasana RDPU secara virtual. JAKARTA – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara virtual bersama Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta perwakilan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (UAD) terkait implementasi UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Agenda ini merupakan tindak […]
Wacana revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) kembali mencuat. Salah satu usulan menarik datang dari Muhamad Toha Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB. Dia menyarankan agar DPR diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap kepala daerah. Toha menilai, revisi UU Pemda sangat penting untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah agar lebih […]
Pose bersama usai RDP di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). JAKARTA – Tahun ajaran baru 2025–2026 yang telah dimulai sejak pertengahan Juli 2025, menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan Indonesia. Untuk itu, Komite III DPD RI memberikan perhatian serius terhadap proses pembelajaran di tahun ajaran baru, khususnya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid […]
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam revisi ini, terdapat perubahan signifikan, yaitu pengalihan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna keempat masa persidangan tahun 2025-2026 yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, […]
Muhammad Khozin Anggota Komisi II DPR RI menyampaikan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk opsi pemisahan pemilu nasional dan daerah serta usulan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dimulai pada awal 2026. “Soal pembahasan revisi paket politik terkait UU Pemilu itu insya Allah baru akan dimulai pada awal 2026,” kata Khozin mengutip Antara, Jumat (22/8/2025). Khozin […]
M. Firman Taufik Ketua Tim 13 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah menyampaikan hal penting terkait Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Menurutnya, revisi tersebut harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem ekonomi umat yang selama ini menopang industri haji dan umrah nasional. Dalam Forum Legislasi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, […]