Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyebut pemerintah akan mempelajari lebih dulu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang melarang wakil menteri (wamen) merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, termasuk komisaris BUMN. MK sebelumnya dalam sidang putusan di Ruang Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (2/8/2025) sore, menetapkan keputusan itu […]
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah untuk menindaklanjuti Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang melarang wakil menteri (wamen) merangkap jabatan. Enny Nurbaningsih Hakim Konstitusi dalam sidang di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (28/8/2025), mengatakan tenggang waktu tersebut diberikan untuk menghindari kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah memandang perlu memberikan […]
Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, baik itu sebagai komisaris/direksi pada perusahaan negara maupun swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai APBN maupun APBD. Penegasan itu tertuang pada putusan teranyar MK untuk Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang putusan di Ruang Sidang Pleno MK di Jakarta, […]