Wahyudin (DOK/RADAR LOMBOK) MATARAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan pegawai non-ASN atau tenaga honorer lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada 2026 mendatang, berpotensi menambah tingkat pengangguran terbuka di daerah. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 518 tenaga honorer Pemprov NTB terancam di-PHK pada 2026, karena […]