Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah untuk menindaklanjuti Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang melarang wakil menteri (wamen) merangkap jabatan. Enny Nurbaningsih Hakim Konstitusi dalam sidang di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (28/8/2025), mengatakan tenggang waktu tersebut diberikan untuk menghindari kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah memandang perlu memberikan […]