Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, baik itu sebagai komisaris/direksi pada perusahaan negara maupun swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai APBN maupun APBD. Penegasan itu tertuang pada putusan teranyar MK untuk Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang putusan di Ruang Sidang Pleno MK di Jakarta, […]
