LANTIK: Bupati KLU Najmul Akhyar saat melantik pejabat eselon II, Rabu (10/9).(DERY HARJAN/RADAR LOMBOK) TANJUNG – Bupati KLU Najmul Akhyar, kembali merombak susunan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II). Sebanyak 16 pejabat dilantik dan diambil sumpah di aula kantor bupati pada Rabu (10/9). Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, Ketua DPRD KLU Agus […]
LANTIK: Bupati KLU Najmul Akhyar saat melantik pejabat eselon II, Rabu (10/9). (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK) TANJUNG – Bupati KLU Najmul Akhyar, kembali merombak susunan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II). Sebanyak 16 pejabat dilantik dan diambil sumpah di aula kantor bupati pada Rabu (10/9). Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, Ketua DPRD KLU […]
MUTASI – Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini saat melantik pejabat eselon II, III, dan IV di aula kantor bupati.(FAHMI/RADAR LOMBOK) GIRI MENANG – Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan pengisian jabatan di lingkup Pemkab Lobar, termasuk kepala SD dan SMP, akan dilakukan melalui mekanisme asesmen. Saat ini tercatat sekitar 70 […]
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menargetkan pengisian jabatan kepala dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru berlaku efektif Januari 2026. Alasannya, waktu yang tersisa di 2025 tinggal sebentar, terlalu singkat untuk melakukan evaluasi kinerja kepala OPD yang berujung penentuan dilanjutkan atau dicopot. “TMT (Tanggal Mulai Terhitung) pasti per Januari. Kalaupun ada kepala dinas yang dilantik […]
Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyebut pemerintah akan mempelajari lebih dulu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang melarang wakil menteri (wamen) merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, termasuk komisaris BUMN. MK sebelumnya dalam sidang putusan di Ruang Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (2/8/2025) sore, menetapkan keputusan itu […]
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah untuk menindaklanjuti Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang melarang wakil menteri (wamen) merangkap jabatan. Enny Nurbaningsih Hakim Konstitusi dalam sidang di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (28/8/2025), mengatakan tenggang waktu tersebut diberikan untuk menghindari kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah memandang perlu memberikan […]
Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, baik itu sebagai komisaris/direksi pada perusahaan negara maupun swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai APBN maupun APBD. Penegasan itu tertuang pada putusan teranyar MK untuk Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang putusan di Ruang Sidang Pleno MK di Jakarta, […]
Tri Budi Prayitno (RATNA/RADAR LOMBOK) MATARAM — Seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi menutup masa pendaftaran pada Rabu (27/8/2025). Dalam dua pekan sejak dibuka pendaftaran pada 13 Agustus 2025, sebanyak 61 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai daerah dan instansi […]
Said Abdullah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyatakan, DPR RI berencana mengakhiri penggunaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) dan mengganti sepenuhnya dengan skema tunjangan perumahan. Langkah itu dinilai sebagai bentuk efisiensi anggaran negara yang lebih tepat guna. Menurut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, biaya pemeliharaan rumah jabatan selama ini sangat besar, bahkan mencapai Rp115 […]