Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menandatangani PKS di Jakarta. (IST FOR RADAR LOMBOK) JAKARTA–Upaya memperkuat tata kelola hukum di tingkat nasional dan daerah terus dilakukan pemerintah. Pada Kamis (4/9), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai sinergi […]
Suasana rapat harmonisasi Raperda Kabupaten Lombok Barat tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah bersama jajaran Kanwil Kemenkum NTB, Senin (1/9). (IST FOR RADAR LOMBOK) GIRI MENANG–Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menyoroti tiga poin penting dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun […]
Suasana pose bersama usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (27/8/2025). JAKARTA – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menegaskan pentingnya memperkuat harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah guna memastikan kebijakan pembangunan lebih efektif dan berkeadilan. Penegasan ini berangkat dari hasil reses Anggota BULD DPD RI […]
Penandatanganan berita acara hasil harmonisasi Raperbup di Kanwil Kemenkum NTB. (IST FOR RADAR LOMBOK) MATARAM–Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), Selasa (26/8). Dua Raperbup yang dibahas kali ini mengenai Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, serta tentang […]