Survei SPKP di Desa Beleka, Kemenkum NTB Petakan Persepsi Kualitas Pelayanan BERITA WUKONG778 MUSIC

Foto bersama jajaran Divisi PPPH Kanwil Kemenkum NTB yang dipimpin Kepala Divisi Edward James Sinaga dengan Kepala Desa Beleka, Islahudin, usai kegiatan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kantor Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, Senin (1/9). (IST FOR RADAR LOMBOK)

GIRI MENANG–Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kantor Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, Senin (1/9).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga, mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, bersama jajaran. Rombongan disambut hangat oleh Kepala Desa Beleka, Islahudin.

Dalam sambutannya, Edward menegaskan bahwa SPKP merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat menilai kualitas pelayanan publik. Survei ini mencakup sejumlah aspek, mulai dari kemudahan prosedur, kecepatan, transparansi, sikap petugas, hingga sarana dan prasarana.

“Melalui SPKP, kita memperoleh gambaran objektif tentang pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan perangkat desa, termasuk terkait Program Jaga Aset dan Pelatihan Paralegal,” ujarnya.

Kepala Desa Beleka, Islahudin, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan tersebut. “Kami sangat berterima kasih kepada Kanwil Kemenkum NTB yang sudah turun langsung mendengarkan suara masyarakat. Survei ini sangat penting agar pelayanan di desa bisa terus ditingkatkan, sehingga masyarakat merasakan manfaat yang nyata,” ungkapnya.

Hasil sementara menunjukkan partisipasi masyarakat cukup tinggi dengan penilaian positif terhadap keramahan dan sikap petugas. Seluruh data akan dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan indeks persepsi kualitas pelayanan yang akurat. Hasil analisis itu nantinya menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya bahwa setiap program senantiasa berorientasi pada kebermanfaatan. Hal ini sejalan dengan semangat program Presiden RI “Setahun Bekerja Berdampak”, di mana setiap langkah kerja diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat. (RL)

 


survei-spkp-di-desa-beleka-kemenkum-ntb-petakan-persepsi-kualitas-pelayanan