SIDOARJO — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mengakselerasi digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta percepatan pembangunan. Data Bank Indonesia mencatat, Indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) Sidoarjo pada 2023 mencapai 98,3 persen dan meningkat menjadi 99,3 persen pada 2024.
Bupati Sidoarjo, Subandi, mengajak seluruh kepala desa dan kepala puskesmas aktif mensosialisasikan pembayaran non-tunai kepada masyarakat. Menurutnya, kebiasaan ini akan membentuk budaya transaksi digital, mulai dari pembayaran pajak daerah, retribusi, layanan kesehatan, hingga belanja di warung UMKM.
“Mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga layanan kesehatan, semua harus diarahkan ke sistem non-tunai. Dengan begitu, layanan publik lebih cepat, aman, dan risiko kebocoran anggaran bisa ditekan,” kata Subandi saat membuka acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) dan Sosialisasi Literasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (13/8/2025).
Subandi juga mendorong pemanfaatan QRIS di seluruh lini pemerintahan. Dengan QRIS, proses pembayaran dinilai lebih praktis tanpa harus mendatangi bank.
“Kemudahan transaksi digital harus dimanfaatkan. QRIS cukup untuk mempermudah dan mempercepat layanan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan perangkat desa untuk mematuhi regulasi penggunaan anggaran agar terhindar dari permasalahan hukum. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar peningkatan PAD dapat dimulai dari desa hingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Semua kepala desa harus memastikan regulasi berjalan benar, sehingga pembangunan bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ridzky Prihadi, menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan fondasi penting bagi keberhasilan digitalisasi.
“Digitalisasi tanpa literasi yang memadai bisa menimbulkan kesenjangan. Karena itu, BI mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha agar masyarakat memahami manfaat, keamanan, dan tata kelola keuangan digital,” jelas Ridzky.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, Sidoarjo optimistis menjadi salah satu daerah terdepan dalam penerapan transaksi digital yang transparan, modern, dan berdaya saing.
semua-harus-transparan-dan-modern