Riyono Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik peningkatan anggaran sektor pangan dalam RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR 2025.
Namun, menurutnya, alokasi tersebut belum mencerminkan keseriusan menuju kedaulatan pangan nasional.
Dalam diskusi bertajuk Konstitusi dan Demokrasi Indonesia yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/8), Riyono menyebut alokasi anggaran sebesar Rp164,5 triliun sebagai kemajuan, namun masih jauh dari angka ideal.
“Kalau benar-benar ingin mencapai kedaulatan pangan dari hulu ke hilir, seharusnya anggaran mencapai 10 persen dari total APBN, yakni sekitar Rp370 triliun. Saat ini, untuk sektor pertanian luas, baru sekitar Rp50 miliar atau 0,18 persen,” jelasnya.
Riyono menilai peningkatan anggaran ini menunjukkan adanya niat politik dari pemerintah, namun persoalan di lapangan masih kompleks. Salah satunya adalah penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang belum optimal.
“SPHP seharusnya disalurkan sejak awal tahun. Dari enam kali rencana penyaluran tahun ini, baru terealisasi dua kali. Itu pun langsung diberikan dua bulan sekaligus, padahal seharusnya tiap bulan 10 kilogram,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tingginya harga beras yang masih dirasakan masyarakat. Berdasarkan kunjungannya ke berbagai daerah, harga beras kini berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram, jauh di atas harga ideal Rp10.000–Rp11.000.
“Kalau kita tanya masyarakat, pasti mereka bilang mahal. Itu kenyataan yang mereka hadapi setiap hari,” tegas Riyono.
Dominasi sektor swasta dalam distribusi dan tata niaga beras juga menjadi sorotan. Menurut Riyono, pemerintah hanya menguasai sekitar 3 hingga 4 persen pasar beras nasional, sementara sisanya dikuasai oleh swasta.
“Negara harus hadir dalam sektor strategis ini. Jangan biarkan kita terus-menerus berada dalam lingkaran setan: panen bagus, tapi harga tidak stabil,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keberhasilan target cetak lahan baru seluas 3 juta hektar demi meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional. Sebelumnya, dari target 1 juta hektare, hanya sekitar 500 ribu yang terealisasi.
“Pertanian itu menyumbang lebih dari 12 persen terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja terbanyak. Maka sudah seharusnya anggaran dan kebijakan betul-betul berpihak pada sektor ini,” ucap Riyono.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar peningkatan anggaran disertai dengan pembenahan tata kelola, serta memperkuat sinergi antar lembaga terkait.
“Kalau perut rakyat kenyang, separuh masalah bangsa ini selesai. Kedaulatan pangan itu soal kedaulatan bangsa,” pungkasnya.
Riyono juga mendukung pembahasan revisi Undang-Undang Pangan yang saat ini digodok di Komisi IV DPR. Ia menilai posisi Bulog dan Badan Pangan Nasional perlu diperkuat agar dapat memainkan peran lebih strategis dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pangan nasional.(faz/ipg)
riyono-anggaran-pangan-2026-meningkat-tapi-masih-jauh-dari-kedaulatan-pangan