Prabowo Subianto Presiden RI, hari ini, Jumat (15/8/2025), menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI, yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Di hadapan ratusan Anggota MPR RI yang hadir, Prabowo menyinggung praktik korupsi masih terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah.
Menurut Presiden, dari awal tahun 2025,Pemerintah sudah menyelamatkan sekitar Rp300 triliun uang negara dari potensi penyalahgunaan.
“Saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewan di semua lembaga eksekutif pemerintah. Itu lah sebabnya kami di awal 2025 telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun dari APBN yang rawan diselewengkan,” ujarnya.
RI 1 menyebut, potensi penyimpangan bisa diantisipasi dengan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga.
Di antaranya, biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri, pengadaan alat tulis kantor, hingga berbagai pos belanja lain yang dinilai tidak efisien.
Kemudian, Pemerintah mengalihkan dana tersebut untuk kegiatan yang di ilai lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Efisiensi ini diperintah oleh Pasal 33 UUD NRI 1945 ayat (4). Jadi, Rp300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan bisa dimanfaatkan bersama,” timpalnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara bilang praktik korupsi juga melekat pada pejabat-pejabat badan usaha milik negara (BUMN) serta badan usaha milik daerah (BUMD).
Maka dari itu, Presiden menegaskan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pemerintahan.
Prabowo menyebut, kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi menimbulkan korupsi, bahkan bisa menjadi korupsi absolut.
“Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan, perilaku korup ada di BUMN kita, ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutupi,” lanjutnya.
Selama 299 hari memimpin pemerintahan, Prabowo mengaku semakin memahami besarnya tantangan dan praktik penyelewengan yang terjadi.
Demi keselamatan bangsa dan negara, Prabowo Presiden berjanji untuk terus menegakkan hukum.
“Sebagai Presiden RI, saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif, saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Sidang Tahunan MPR merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia.
Di forum itu, Presiden berkesempatan menyampaikan berbagai capaian kinerja pemerintah yang sudah berjalan.
Tahun ini, tema HUT ke-80 Kemedekaan Indonesia yaitu Bersatu, Berdaulat. Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
Tema itu selaras dengan visi bangsa yang selalu ingin bersatu dengan berpedoman pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.(rid/ris/iss)
prabowo-presiden-klaim-efisiensi-selamatkan-rp300-triliun-apbn-dari-penyelewengan