(IST/RADAR LOMBOK)
MATARAM — Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat NTB, di depan Gedung DPRD NTB, pada Sabtu (30/8/2025) lalu, berubah menjadi tragedi yang mengguncang stabilitas daerah.
Massa aksi yang awalnya menyuarakan tujuh tuntutan, termasuk penolakan terhadap RUU KUHAP, dan desakan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melampiaskan amarah dengan membakar Gedung DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram.
Insiden ini tidak hanya menghanguskan gedung wakil rakyat, tetapi juga melumpuhkan seluruh aktivitas legislasi di NTB. Dari pantauan lapangan, hampir seluruh bagian gedung ludes dilalap api, dan hanya menyisakan puing-puing dan bangunan dengan atap kerangka baja yang nyaris tak bisa dikenali.
Sebelum bergerak ke DPRD, massa aksi terlebih dahulu mengepung Mapolda NTB. Dalam aksi tersebut, mereka sempat mengibarkan bendera bertema One Piece di halaman Polda, sebagai simbol perlawanan yang viral di media sosial.
Ketegangan mulai meningkat ketika massa mulai bergerak ke Gedung DPRD NTB, dan akhirnya membakar gedung tersebut. Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin tak terkendali.
Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan, mengecam keras aksi pembakaran tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis terhadap fasilitas negara tidak bisa ditoleransi.
“Mohon kesadaran masyarakat. Gedung DPRD ini dibangun dari uang negara, uang rakyat, dari pajak rekan-rekan sekalian. Untuk itu, jangan dibakar. Karena nanti perbaikannya juga pakai uang kita bersama,” jelas Irjen Hadi.
Lebih lanjut, Irjen Hadi memastikan bahwa pihaknya kini tengah memburu aktor intelektual di balik aksi anarkis tersebut. Ia berjanji bahwa siapa pun yang menjadi dalang akan ditindak tegas, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. “Mudah-mudahan aktor intelektualnya segera tertangkap,” tegasnya.
Sementara itu, menanggapi eskalasi situasi, Kepolisian Daerah NTB telah menetapkan status siaga satu. Wakapolda NTB, Brigjen Pol Hari Nugroho, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan instruksi langsung dari Mabes Polri, sebagai langkah antisipatif terhadap potensi aksi susulan. “Kalau siaga satu itu, kita sebagai polisi memang harus tanggap,” katanya.
Meski situasi mulai kondusif, lanjutnya, aparat tetap diminta berjaga penuh di sejumlah titik vital, terutama Gedung DPRD NTB dan Gedung Pemprov NTB. Pengamanan juga diperketat di berbagai objek strategis lainnya, menyesuaikan dengan perkembangan informasi di lapangan.
“Ketika ada sebuah informasi, tentang suatu hal, entah itu kerumunan massa atau aksi, kita pasti harus siaga,” tambah Brigjen Hari.
Brigjen Hari menegaskan, bahwa pola pengamanan akan disesuaikan dengan tingkat ancaman. Jika tidak ada indikasi gangguan, aparat akan menjalankan patroli rutin untuk mendeteksi potensi kerawanan.
“Namun sebaliknya jika muncul ancaman, maka tindakan khusus akan segera diambil demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” tegas Brigjen Hari. (rie)
polisi-buru-aktor-intelektual-pembakaran-gedung-dewan