MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menghadiri rapat pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian secara daring, Selasa (2/9/2025), terkait perkembangan situasi pasca kericuhan yang berujung pembakaran Gedung DPRD NTB pada Sabtu (30/8/2025) lalu.
Dalam arahannya, Mendagri Tito meminta agar fasilitas publik, termasuk kantor DPRD NTB, segera diperbaiki. Hal itu, kata Tito, penting dilakukan agar tidak menyisakan trauma bagi masyarakat maupun aparatur yang bekerja. “Supaya tidak menyisakan trauma, itu arahan beliau,” ujar Gubernur Iqbal usai rapat.
Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah harus terlebih dahulu melihat kondisi fiskal. Perbaikan akan tetap dilakukan, namun opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) tengah dipertimbangkan sebagai jalan cepat. Dana BTT dapat dicairkan langsung untuk pengeluaran darurat tanpa menunggu perubahan APBD.
“Kita sudah menetapkan situasi ini sebagai bencana sosial, jadi bisa menjadi dasar penggunaan BTT. Tapi pemerintah akan sangat berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran supaya tidak membebani daerah. Harapannya anggaran tahun ini betul-betul sehat sehingga tidak menyisakan beban tahun depan,” jelasnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa program pembangunan tahun depan harus tetap menjadi fokus perhatian, sehingga pengelolaan fiskal harus disiplin.
Selain membahas perbaikan gedung, Mendagri Tito juga meminta seluruh kepala daerah untuk tetap siaga menjaga keamanan dan kondusifitas, meskipun konsolidasi telah dilakukan bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, Forkopimda, perguruan tinggi, FKUB, hingga mahasiswa.
“Secara umum kondisi di 10 kabupaten/kota di NTB cukup damai. Tapi konsolidasi dan antisipasi harus terus dilakukan,” ucapnya.
Pemerintah pusat juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov NTB dalam melakukan konsolidasi dan koordinasi. Namun Mendagri Tito memberi penekanan agar kewaspadaan tetap dijaga, agar peristiwa serupa tidak terulang.
Terkait peristiwa pembakaran Gedung DPRD NTB, Gubernur Iqbal menegaskan perlunya pengusutan tuntas. “Harus kita tahu siapa pelaku sebenarnya, bukan hanya yang membakar, tapi juga siapa dalangnya. Itu harus diusut tuntas,” tegasnya.
Sementara Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda mengaku belum membicarakan nilai kerugian akibat kebakaran Gedung kantornya. Menurut dia, yang terpenting adalah kinerja DPRD tetap berjalan. “Kita belum hitung kerugiannya. Yang penting kerja-kerja DPRD tetap berjalan. Masalah kerugian, biarlah pihak lain yang menghitung,” ujarnya.
Soal penjarahan di dalam gedung DPRD NTB, Isvie menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Ia juga melakukan introspeksi, dengan menilai perlunya ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Ke depan kami akan membuat satu tempat khusus untuk menerima aspirasi masyarakat. Harapan kita, semua urusan rakyat tidak terganggu, dan DPRD tetap bekerja sesuai mandat,” jelas Isvie.
Isvie juga menegaskan bahwa DPRD NTB tidak membicarakan soal kenaikan tunjangan. “Apa yang sudah diterima sudah cukup. Kita harus memahami suasana kebatinan masyarakat. Tidak perlu bicara soal tunjangan,” tegasnya.
Terkait pajak rakyat, ia menilai perlu ada pemikiran bersama dengan eksekutif untuk meningkatkan pendapatan daerah di luar sektor pajak.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Yek Agil menyatakan hingga kini belum ada pembahasan penggunaan BTT untuk renovasi gedung. “Saat ini kita fokus bagaimana menjalankan agenda dewan supaya program-program masyarakat tidak terganggu. Asesmen kerugian juga nanti dilakukan pihak lain, bukan DPRD,” katanya.
Menurutnya, pembahasan mengenai perbaikan gedung baru akan dilakukan setelah ada kepastian hasil kajian resmi dari lembaga terkait. “Jadi saat ini kita belum bicara soal kantor DPRD, masih fokus pada penyelesaian program yang sempat tertunda,” pungkasnya. (rat)
perbaikan-gedung-dewan-opsi-penggunaan-btt-dipertimbangkan