
(IST/RADAR LOMBOK)
MATARAM – Rencana gotong royong pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2025 dipastikan tidak akan melibatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB). Pihak Pemprov NTB menegaskan tidak memiliki anggaran untuk menanggung biaya kontrak dengan Dorna Sport selaku pemegang hak komersial MotoGP.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) NTB, Lalu Moh. Faozal, menyampaikan bahwa Pemprov NTB sejak awal tidak pernah berkomitmen ikut menanggung hosting fee yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah hanya sebatas pada dukungan promosi dan fasilitasi penyelenggaraan event.
“Hosting fee nggak ada gotong royong, mau sama siapa? Nggak ada. Duitnya daerah juga nggak ada untuk hosting fee,” tegas Faozal di Mataram, Rabu (20/8/2025) kemarin.
Faozal menambahkan, APBD NTB hanya dialokasikan untuk kebutuhan promosi dan pendukung acara, bukan untuk membayar kontrak penyelenggaraan balapan internasional. “ITDC saja yang urus, bukan daerah yang urus hosting fee. Kita ngurus promosi saja,” ucap Faozal.
Pemerintah daerah sambung Faozal, hanya akan support event dalam bentuk hiburan, opening ceremony, transportasi seperti shuttle bus, dan aktivitas pendukung lainnya. Mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB ini bahkan menyebut ide agar Pemprov ikut patungan membayar hosting fee, tidak realistis.
“Duit kita untuk hosting fee nggak ada. Kita belum sampai ke situ. Memang daerah ini kaya bayar gituan? Belum lah. Nanti kalau sudah banyak duitnya (baru bisa bantu bayar hosting fee, red),” ungkap Faozal blak-blakan.
Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai berapa tepatnya nilai hosting fee MotoGP Mandalika 2025. Namun besarannya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, seperti penyelenggaraan balapan MotoGP di negara lain.
Sementara itu, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria, membenarkan bahwa ITDC dan MGPA sempat menemui Pemprov NTB untuk membahas kemungkinan cost sharing seperti yang dilakukan pada kejuaraan dunia F1 Powerboat dan Aquabike di Danau Toba, Sumatera Utara.
“Memang benar, dulu ITDC dan MGPA menghadap Pemprov NTB untuk diskusi bagaimana di-sharing (gotong royong biaya hosting fee MotoGP) seperti event kejuaraan dunia lainnya,” kata Priandhi.
Namun pihaknya enggan membeberkan berapa nilai hosting fee MotoGP 2025 yang dibebankan oleh Dorna Sport. Menurutnya, persoalan itu sepenuhnya menjadi urusan ITDC sebagai pemegang kontrak.
“Perihal hosting fee, sebenarnya yang boleh bicara itu ITDC. Karena yang menandatangani kontrak dengan Dorna adalah ITDC. Cuma pesan ITDC ke saya, hosting fee itu tidak usah dipermasalahkan besar-besar. ITDC selalu siap dengan berbagai opsi,” tegasnya. (rat)
pemprov-ogah-gotong-royong-bayar-hosting-fee-motogp-2025