Pemprov Jateng Pastikan Layanan Publik di Pati Berjalan Normal
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Pati harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat yang datang ke kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mendapatkan layanan tanpa hambatan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, sebelumnya juga mengingatkan pentingnya menjaga ritme pelayanan. “Pemerintahan tidak boleh berhenti, masyarakat harus tetap dilayani dengan baik,” ujarnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan, aktivitas pelayanan di berbagai OPD Pati berlangsung lancar. Di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) misalnya, warga tetap bisa mengurus dokumen kependudukan dengan tertib. Antrean berjalan rapi, sementara pegawai melayani dengan penuh kesabaran.
Hal serupa tampak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Proses layanan terkait administrasi aset maupun keuangan daerah berlangsung normal, sesuai prosedur yang berlaku.
Plt Sekda Kabupaten Pati, Riyoso, menegaskan bahwa hingga kini pelayanan pemerintah daerah tidak mengalami gangguan. “Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Baik layanan perizinan maupun administrasi lainnya tetap optimal,” jelasnya, Kamis (28/8/2025). Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan keluhan, agar segera bisa dievaluasi.
Kepala BPKAD Pati, Febes Mulyono, memastikan pihaknya tetap menjaga transparansi dan keterbukaan. Ia menyebut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen sudah ditindaklanjuti, dengan mengembalikan ketetapan sesuai aturan 2024. “Masyarakat yang sudah telanjur membayar lebih, mekanisme pengembalian sedang berjalan melalui koordinasi dengan camat dan kepala desa,” katanya.
Dari sisi pelayanan kependudukan, Plt Kepala Disdukcapil Pati, Didik, juga menegaskan operasional tetap sesuai jadwal. “Pengurusan KTP, pindah domisili, dan dokumen lain tetap kami layani dengan baik,” ungkapnya.
Kondisi ini pun dirasakan langsung masyarakat. Ismi, salah satu warga yang tengah mengurus surat pindah, mengaku puas. “Pelayanannya lancar dan nyaman. Saya datang ke Disdukcapil, semua urusan cepat selesai,” tuturnya. Hal senada diungkapkan Danang, pekerja di kantor notaris, yang mengurus administrasi klien di BPKAD. “Layanannya tetap baik meski kondisi politik sempat memanas,” ujarnya.
Kenyamanan layanan publik tersebut menjadi bukti bahwa birokrasi Kabupaten Pati berkomitmen menjunjung profesionalitas. Masyarakat tetap menjadi prioritas, sementara pemerintah menjaga kondusivitas agar program pembangunan bisa terus berjalan.
pemprov-jateng-pastikan-layanan-publik-di-pati-berjalan-normal