MATARAM—Buntut adanya kasus keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa penerima program makanan bergizi gratis (MBG) di berbagai wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di NTB.
“Nanti ada tahap evaluasi dan juga akan dicek apakah ada faktor makanan atau faktor yang lain,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri, saat menghadiri kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) bagi Pelaku Usaha Obat Bahan Alam (OBA) dan Stakeholder, yang digelar di Aula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram, Senin (8/9/2025).
Di depan peserta Bimtek, Wagub menekankan pentingnya peran lintas sektor dalam menjaga keamanan pangan. Ia menyebut, selain pemerintah provinsi, dinas pendidikan, serta dinas kesehatan, pengawasan juga melibatkan aparat kabupaten/kota.
“Saya rasa semua pihak mengawasi kegiatan ini. Tujuannya adalah memberikan gizi terbaik untuk generasi bangsa, dan juga aspek higienitas dan keamanan harus jadi prioritas. Jangan sampai program baik ini justru menimbulkan masalah kesehatan,” ucap Indah.
Sementara Kepala BPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan yang ikut mendampingi Wakil Gubernur dalam acara tersebut, menegaskan bahwa pihaknya siap terlibat dalam proses evaluasi.
Program MBG sendiri lanjutnya, diharapkan sebagai salah satu program unggulan yang mampu untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Namun dengan munculnya berbagai kasus keracunan ini menimbulkan sorotan publik terkait keamanan dan kualitas distribusi makanan.
“BPOM memiliki laboratorium dan tenaga penguji yang bisa membantu memastikan kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program makan bergizi. Kami siap melakukan pendampingan, baik kepada penyedia makanan maupun pemerintah daerah, agar standar keamanan pangan tetap terjaga,” ujarnya. (nur-pkl)
pemprov-bakal-evaluasi-pelaksanaan-program-mbg-di-ntb