Pembangunan Gedung DPRD NTB Butuh Anggaran Rp 200 Miliar BERITA WUKONG778 MUSIC

MATARAM – Rencana pembangunan kembali Gedung Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkirakan menelan anggaran hingga Rp200 miliar. Perkiraan ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, usai melakukan kajian awal terhadap kondisi gedung pasca dibakar massa aksi demosntrasi pada Sabtu (30/8/2025) lalu.

Menurut Sadimin, angka Rp200 miliar merupakan estimasi kebutuhan apabila pembangunan dilakukan secara menyeluruh dengan standar kekuatan bangunan tahan gempa besar.

“Renovasi atau pembangunan ulang gedung kantor DPRD ini tergantung kemampuan dari dana yang tersedia. Kalau usulan pembangunan gedung DPRD yang baru maka akan membutuhkan sekitar Rp200 miliar,” jelas Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin metika di konfirmasi di Mataram, Rabu (10/9/2025).

Disampaikan bahwa Gedung DPRD NTB terakhir dibangun pada 1996 dengan perhitungan standar ketahanan gempa 6–7 Skala Richter. Namun, dengan adanya isu potensi megathrust hingga 9 Skala Richter, gedung baru harus dimodifikasi agar lebih kokoh.

“Kalau diperbaiki pun harus dilakukan perkuatan atau peningkatan kapasitas, terutama pada struktur, supaya bisa menahan gempa 9 skala richter,” tambahnya.

Meski estimasi total pembangunan mencapai Rp200 miliar, Pemprov NTB baru mengajukan usulan sekitar Rp75 miliar ke Kementerian PUPR. Usulan itu terdiri atas Rp70 miliar untuk perbaikan gedung utama dan Rp5 miliar untuk renovasi lantai tiga sekretariat.

Sadimin menjelaskan, usulan anggaran mengacu pada Permen PU Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Untuk pekerjaan non-standar, kebutuhan bisa mencapai 150 persen dari pembangunan standar.

“Kalau standar itu untuk pembangunan gedung saja. Usulan kemarin baru 120 persen non-standar, terutama untuk furnitur dan lainnya,” terangnya.

Berdasarkan kajian awal, kondisi lantai satu dan dua gedung DPRD NTB dinilai masih bisa diperbaiki, meski perlu penguatan struktur. Namun, lantai tiga harus dibongkar total karena kondisinya sudah sangat parah dan membahayakan jika dipertahankan.

“Lantai tiga ini harus dibongkar. Lantai dua tidak dibongkar, masih kuat strukturnya, hanya perlu diperkuat karena hitungan awalnya 6–7 skala richter, sementara sekarang harus 9 skala richter,” jelasnya.

Sadimin menambahkan, apabila direhabilitasi, maka gedung akan tetap pada kondisi semula. Namun, jika dibangun baru, lokasi gedung akan digeser sedikit mundur dan dirancang lebih tinggi dengan tambahan fasilitas modern, termasuk basement untuk parkir.

Selain pembangunan fisik, anggaran besar juga dibutuhkan untuk inventaris seperti pendingin ruangan, kursi, meja, serta perlengkapan penunjang lainnya agar gedung siap digunakan anggota dewan.

“Kalau pembangunan baru, akan dibuat lebih tinggi. Lantai dua, tiga, dan empat untuk keperluan kantor dan ruang rapat. Di bawahnya ada basement untuk parkir,” ungkapnya.

Hingga kini, Dinas PUPR NTB belum merinci total kerugian akibat kerusakan gedung. Usulan perbaikan masih menunggu hasil asesmen dan keputusan dari pemerintah pusat.

“Kerugian belum dihitung detail, jadi tidak bisa dikira-kira. Tapi kalau anggaran tersedia, pembangunan bisa selesai dalam satu tahun. Pemerintah pusat yang akan melaksanakan, kita tinggal terima gedung jadi saja,” pungkasnya. (rat)