PROBOLINGGO – Menjelang peringatan akbar Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menyampaikan tiga seruan penting demi masa depan bangsa yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.
Pendiri Yayasan MKK, Najib Salim Atamimi atau yang akrab disapa Syekh Najib, menilai bahwa perayaan kemerdekaan kali ini dibayangi keresahan rakyat akibat kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang justru membebani masyarakat.
Ia mencontohkan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati hingga 250 persen, Kota Cirebon hampir 1000 persen, Kabupaten Jombang 800 persen, Kabupaten Semarang 400 persen, Kabupaten Bone Sulsel 300 persen, serta berbagai pungutan lain yang dianggap sebagai “kado pahit” di hari kemerdekaan.
“Memasuki usia 80 tahun kemerdekaan, rakyat seolah belum merasakan bebas dari belenggu. Kebijakan ini bertolak belakang dengan langkah Presiden Prabowo yang justru sangat pro-rakyat,” tegas Najib, Jumat (15/8/2025).
Ia menyoroti program Presiden Prabowo seperti penghapusan utang petani dan nelayan, penambahan pupuk subsidi, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kesehatan gratis, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga medis sebagai terobosan yang pro rakyat. Namun, menurut Najib, kebijakan pemerintah daerah yang membebani justru berpotensi memicu konflik sosial dan menghambat program nasional.
Ketua Yayasan MKK, Wahyu Muryadi, menambahkan bahwa pemerintah daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat semestinya mendukung program Presiden, bukan malah menciptakan kebijakan yang kontradiktif.
“Jika ini terus dibiarkan, dapat menimbulkan distrust publik terhadap Presiden Prabowo dan memicu konflik sosial di berbagai daerah,” ujarnya.
Setelah mencermati fenomena sosial dan mendengar keluhan masyarakat desa, MKK menyerukan tiga hal penting:
- Pemerintah daerah wajib konsisten menjalankan program Presiden Prabowo yang pro-rakyat demi terwujudnya negara adil, makmur, dan berdaulat sesuai amanat UUD 1945.
- Cabut berbagai kebijakan daerah yang membebani rakyat, agar seluruh masyarakat bisa merayakan kemerdekaan dengan suka cita.
- Program kerakyatan Presiden jangan dijadikan proyek kepentingan sempit, melainkan dijalankan murni untuk kesejahteraan rakyat.
“Tiga seruan ini kami sampaikan sebagai muhasabah bersama dalam peringatan HUT ke-80 RI. Semoga menjadi pijakan menuju Indonesia yang benar-benar merdeka dan sejahtera,” tutup Wahyu.
mujadalah-kiai-kampung-serukan-tiga-pesan-penting-jelang-hut-ri-ke-80