MATARAM – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk PT GNE, disambut baik ketua komisi III Bidang Keuangan dan BUMD DPRD NTB.
Dalam Rancangan Kebijakan Umum-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ada alokasi penyertaan modal untuk PT GNE.
“Kita sambut positif rencana Gubernur NTB (Penyertaan modal sebesar Rp8 miliar untuk PT GNE, red),” kata Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi, kemarin.
Dia mengatakan, secara prinsip pihaknya mendukung hal tersebut. Karena pihaknya menilai hal itu adalah bagian dari ikhtiar penyelamatan BUMD.
“Ini bagian dari ikhtiar penyelamatan BUMD strategis,” ujarnya.
Meski disadari, PT GNE masih menyimpan banyak masalah. Seperti tunggakan pajak, aset yang terancam dilelang di Bank, dan catatan BPK terkait tata kelola. Walau demikian, pihaknya berharap bisa duduk bersama secara khusus dengan Gubernur NTB. Sebab, perihal ini dinilai penting.
“Komisi III akan meminta rapat khusus dengan Gubernur,” ucap politisi PKS tersebut.
Bagaimanapun, kata dia, pihaknya penting untuk mendengar langsung visi dan insight Gubernur terkait arah pengelolaan BUMD ke depan, khususnya PT GNE.
Menurutnya, dorongan rapat khusus itu dinilai penting, bukan tanpa alasan. Hal ini lantaran harus ada singkronisasi persepsi. Terutama soal arah bisnis PT GNE. Rapat khusus ini penting, kata dia, karena masih ada perbedaan pendapat dan persepsi soal arah bisnis PT GNE ini.
“Bagi kami, tanpa PT GNE, butuh managemen kepemimpinan dan visi bisnis yang jelas dan terukur,” jelasnya.
Dia menilai, bahwa jangan sampai penyertaan modal itu berisiko hanya jadi tambal sulam. Sebab itu, pihaknya ingin memastikan setiap rupiah penyertaan modal benar-benar menjadi investasi yang sehat.
“Harus mengedepankan sikap transparan, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat NTB,” tegasnya. (yan)
komisi-iii-dukung-gubernur-iqbal-terkait-penyertaan-modal-pt-gne-rp8-miliar