Ketua Komisi II DPR RI: Kasus di Pati Jadi Pelajaran, Kepala Daerah Jangan Berjarak dengan Rakyat
Jakarta, 14 Agustus 2025 – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, antara kepala daerah dan warganya merupakan pelajaran berharga bagi seluruh pemimpin daerah di Indonesia. Menurutnya, relasi antara kepala daerah dengan rakyat semestinya tidak boleh berjarak.
“Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama. Sesungguhnya tidak boleh ada jarak antara kepala daerah dengan rakyat. Aksi demonstrasi itu adalah bentuk luapan masyarakat ketika mereka tidak bisa menyampaikan pendapat melalui kanal institusi yang normal,” ujar Rifqi di Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Masalah Fiskal Daerah
Rifqi menjelaskan, persoalan yang terjadi di Pati juga perlu dilihat dari perspektif kemandirian fiskal. Ia menyoroti rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) di hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, yang membuat pemerintah daerah bergantung pada transfer dana pusat melalui APBN.
“Ketika APBN dilakukan efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis, daerah sering tidak siap. Akibatnya, ada kepala daerah yang mengambil langkah menaikkan pajak daerah untuk meningkatkan PAD. Namun kebijakan seperti itu tidak populer dan mudah mendapat kritik publik,” jelas politisi Fraksi NasDem itu.
Menurut Rifqi, kebijakan fiskal yang memberatkan rakyat bisa memicu sengkarut, apalagi jika kondisi ekonomi nasional sedang penuh dinamika. Karena itu, ia menekankan pentingnya pejabat publik menahan diri dan berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Jangan Sampai Pemakzulan
Meski demikian, Rifqi berharap kasus di Pati tidak berujung pada pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Ia menilai solusi terbaik adalah adanya proses kontrol dan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif.
“Dengan waktu kurang dari satu tahun masa jabatan Pak Sudewo, mestinya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik. Tapi tentu saja, keputusan akhirnya ada di DPRD Pati yang paling memahami situasi sosial politik di daerah,” pungkas Rifqi.
ketua-komisi-ii-dpr-ri-tak-setuju-pansus-pemakzulan-bupati-pati