Kejati Diminta Segera Tuntaskan Kasus Dana Pokir Siluman DPRD NTB BERITA WUKONG778 MUSIC

PRAYA — Penanganan kasus anggaran Pokok Pikiran (Pokir) “siluman” para wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB oleh Kejati NTB mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari kalangan LSM Suaka NTB yang mendesak kejati NTB untuk segera menuntaskan penanganan kasus itu.

Ketua LSM Suaka NTB, Bustomi Taefuri menyampaikan bahwa, kasus yang diduga menyeret sejumlah anggota DPRD Provinsi NTB harus segera dituntaskan. Oknum anggota dewan yang diduga menerima aliran dana siluman ini segera ditetapkan sebagai tersangka, karena sangat merugikan masyarakat.
“Kami meminta agar Kejati NTB segera menuntaskan kasus uang siluman yang melibatkan banyak anggota dewan itu. Apalagi kusus ini sudah sangat jelas dengan sudah adanya pengembalian uang dari beberapa anggota dewan,” ungkap Bustomi Taefuri.

Desakan agar Kejati NTB segera menuntaskan kasus itu bukan tanpa alasan. Menurut Bustomi kasus itu sangat berdampak kepada serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB yang saat ini masih sangat rendah. Sehingga hal itu berdampak kepada daya beli masyarakat menjadi sangat lemah akibat program tidak berjalan maksimal. “Kejati NTB harus segera menetapkan tersangka dalam kasus uang siluman ini, karena kasus ini sudah terang benderang. Tidak ada yang membuat penuntasan kasus ini sangat sulit. Ini kasus yang bisa dilacak dengan sangat mudah, karena sudah ada yang mengembalikan dana, itu bisa langsung menjadi alat bukti,”ucapnya.

Pria yang akrab disapa Paman Omik meminta agar menindak siapapun yang terlibat dalam kasus ini tanpa pandang bulu. Karena baginya kasus ini sudah sangat jelas merugikan masyarakat. “Mau eksekutif maupun legislatif kalau terlibat harus ditindak. Ini kasus sudah sangat jelas, tinggal penetapan tersangka saja,”tegasnya.

Dengan adanya kasus ini, ia mengakui berbagai program yang ada di Provinsi NTB tidak berjalan dengan maksimal. “Kasus ini sangat memalukan. Malu kita mendengar kasus-kasus seperti uang siluman ini masih terjadi di tengah semangat pemerintah pusat era Presiden RI Prabowo Subianto yang sedang gencar memberantas kasus korupsi,”tutupnya.(met)