MATARAM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram tengah mengusut dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar) tahun anggaran 2024.
Kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan setelah penyidik menemukan indikasi perbuatan melawan hukum (PMH) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). “Iya, benar ada kasus itu. Sekarang sudah berjalan di tahap penyidikan,” kata Kasi Intelijen Kejari Mataram, Harun Al Rasyid, Selasa (19/8).
Dalam penanganan perkara ini, jaksa penyidik telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, di antaranya pejabat Pemkab Lombok Barat termasuk Kepala Dinas Sosial (Kadinsos). Beberapa Anggota DPRD Lobar juga sudah dimintai keterangan, salah satunya berinisial Z. “Untuk anggota DPRD Lobar yang lain seperti ketua, kita lihat nanti,” ujar Harun.
Meski belum merinci modusnya, Harun menyebut dugaan sementara mengarah pada penyalahgunaan pokir melalui penyaluran bansos berbentuk barang oleh Dinas Sosial Lobar. Penyaluran tersebut berlangsung pada 2024 di masa kepemimpinan Kadinsos H.L. Martajaya. “Pokirnya penyaluran di Dinas Sosial dalam bentuk barang. Modusnya nanti,” jelas Harun tanpa memberikan detail lebih jauh.
Sejauh ini, penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Mataram masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.
Terkait besaran anggaran bansos yang diduga diselewengkan, Harun belum bisa membeberkan secara gamblang. Ia menegaskan, rincian nilai kerugian negara baru akan disampaikan setelah hasil audit BPKP rampung. Ditanya mengenai potensi tersangka, Harun menyebut pihaknya masih berhati-hati.
“Sementara ini belum bisa kita bicara lebih jauh dulu. Kita masih mencari alat bukti yang pas, baru bisa kita tetapkan,” tegasnya. (rie)
kasus-pokir-dprd-lobar-masuk-penyidikan