Gedung DPRD NTB Hangus Terbakar, Anggota Dewan Berkantor di Tenda BERITA WUKONG778 MUSIC

MATARAM – Pasca aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat, yang berujung pembakaran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (30/8), kini telah melumpuhkan seluruh aktivitas legislatif.

Bangunan megah yang dikenal sebagai Gedung Udayana itu kini hanya tinggal puing, menyusul amukan api dan penjarahan massa yang menghanguskan dokumen penting, arsip, serta seluruh inventaris perkantoran. Meski demikian, kerja-kerja kedewanan tak boleh berhenti.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan bahwa seluruh anggota dewan tetap wajib bekerja dan tidak diperkenankan menjalankan tugas dari rumah (WFH). Sebagai solusi darurat, tenda-tenda akan didirikan di halaman gedung untuk dijadikan kantor sementara.

“Yang kami pikirkan adalah bagaimana kinerja DPRD tetap berjalan. Kami perlu sekretariat, meski kecil, untuk menjalankan tugas-tugas kami. Insya Allah semua berjalan dengan baik,” ujar Isvie usai rapat koordinasi di Pendopo Gubernur NTB, Minggu (31/8).

Untuk sementara, tenda akan difungsikan sebagai sekretariat dewan, sementara rapat-rapat paripurna akan dipindahkan ke Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB. Mengenai kerugian akibat kebakaran, Isvie mengaku belum dapat memberikan taksiran pasti karena belum ada laporan resmi.

Aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan tersebut, menurut Isvie, telah diantisipasi sejak dini. Pihak kepolisian memberikan pemberitahuan pada tengah malam sebelumnya, dan DPRD telah bersiap menerima massa sejak pukul 08.30 WITA. Namun, karena situasi yang memburuk, aparat akhirnya melarang pimpinan dan anggota dewan memasuki area gedung.

“Semua dokumen terbakar, inventaris habis dijarah. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Itu sudah di luar kemampuan kami untuk menjaga aset negara,” jelasnya.

Terkait isu penahanan massa aksi oleh aparat, Isvie menyatakan belum menerima laporan resmi dan menegaskan bahwa DPRD tidak akan mendorong proses hukum terhadap mahasiswa atau peserta aksi.

“Kami hanya bisa menyampaikan keprihatinan mendalam dan berharap semua pihak menahan diri dari tindakan anarkis. DPRD selalu membuka pintu untuk penyampaian aspirasi secara damai,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa pasca kerusuhan, pihaknya langsung menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat, tuan guru, rektor perguruan tinggi, serta unsur Forkopimda. Pertemuan tersebut bertujuan merumuskan langkah-langkah menjaga stabilitas daerah.

“Demo adalah hak masyarakat, tapi jangan sampai ada tindakan anarkis. TNI, Polri, dan Pemda akan bersatu menjaga kondusifitas. Stabilitas ini penting bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” kata Iqbal.

Ia menegaskan bahwa meski gedung DPRD rusak parah, fungsi legislatif tidak boleh terhenti. Banyak agenda penting antara DPRD dan Pemprov NTB yang harus tetap berjalan. “Kalau daerah tidak stabil, yang pertama terdampak adalah rakyat sendiri,” ujarnya.

Sehari sebelumnya (Sabtu, 30/8), terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat, berujung pada tragedi pembakaran kantor DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana.

Kerusuhan terjadi setelah massa merangsek masuk ke dalam kompleks gedung DPRD, sehingga mengakibatkan kerusakan total pada dua bangunan utama, yakni gedung utama dan gedung sekretariat.

Awalnya, aksi berlangsung damai. Namun situasi berubah drastis ketika massa berhasil masuk ke dalam gedung tanpa perlawanan berarti dari aparat kepolisian yang berjaga. Fasilitas perkantoran seperti televisi, komputer, LCD, dan berbagai barang lainnya dijarah. Tak berhenti di situ, massa kemudian membakar gedung utama DPRD hingga hangus terbakar.

Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD NTB, Muhammad Erwan, mengungkapkan bahwa api pertama kali muncul di area lobi, lalu menjalar cepat ke seluruh ruang pimpinan dan ruang kerja lainnya.

“Gedung utama yang terbakar mencakup ruang Ketua DPRD, Wakil Ketua, Ruang Paripurna, Ruang Fraksi, Komisi, dan Ruang Rapat. Termasuk seluruh dokumen dan berkas penting tidak bisa diselamatkan,” ujar Erwan.

Erwan menyayangkan tidak adanya komunikasi atau negosiasi sebelum insiden terjadi. Ia menyebutkan bahwa hari Sabtu merupakan hari libur, sehingga tidak ada aktivitas dewan di kantor. Meski sempat direncanakan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda akan menemui massa, situasi yang tidak terkendali membuat pertemuan tersebut batal.

“Kami tidak menyangka akan terjadi pembakaran. Seharusnya aspirasi disampaikan dengan tertib, bukan dengan cara merusak,” ujar Erwan.

Ia juga menyoroti sikap aparat yang memilih tidak melakukan konfrontasi langsung dengan massa demi menghindari bentrokan fisik. Sehingga keputusan tersebut membuat massa menjadi leluasa menguasai Gedung, dan akhirnya melakukan aksi perusakan.

Kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Dua gedung yang menjadi pusat aktivitas legislatif kini tinggal puing. “Gedung utama ludes, nilainya bisa puluhan miliar. Ini pukulan berat bagi kami,” pungkas Erwan. (rat/yan)