Rencana Prabowo Subianto Presiden untuk membangun 500 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia mendapat sambutan positif dari DPR RI.
Namun, Habib Syarief Muhammad Al Aydrus Anggota Komisi X DPR RI mengingatkan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan program tersebut benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Kami tentu sangat mendukung upaya Presiden memperluas akses pendidikan lewat Sekolah Rakyat, apalagi di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau. Tapi kami juga menekankan pentingnya evaluasi, baik dari sisi akademik maupun sosial,” ujar Habib Syarief dalam keterangannya, Jumat (12/9/2025).
Menurut dia, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan solusi nyata untuk membuka peluang pendidikan bagi anak-anak dari golongan tak mampu, terutama yang tinggal jauh dari pusat layanan pendidikan. Kebijakan ini dinilainya sejalan dengan semangat pemerataan akses pendidikan.
“Pembangunan 500 sekolah rakyat, terutama di wilayah 3T, adalah langkah strategis dan patut didukung. Namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan ketat agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” jelasnya.
Saat ini, pemerintah telah membangun 100 Sekolah Rakyat, dan direncanakan akan bertambah 65 titik lagi hingga akhir tahun. Habib menyebut ratusan sekolah tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi awal, untuk melihat seberapa efektif model pendidikan ini dalam menjawab kebutuhan anak-anak kurang mampu.
“Ratusan sekolah rakyat yang telah ada bisa dijadikan acuan untuk menilai berbagai aspek, dari penyelenggaraan, capaian peserta didik, hingga kesiapan sarana prasarana. Evaluasi ini penting sebelum program diperluas ke ratusan titik lainnya,” katanya.
Menurutnya, hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam menyempurnakan pelaksanaan program ke depan. Pemerintah, ujar Habib, perlu berhati-hati agar pembangunan sekolah tidak sekadar mengejar target jumlah, namun benar-benar memberikan dampak pendidikan yang nyata.
“Kita sepenuhnya mendukung niat mulia Presiden untuk memastikan pendidikan bisa diakses oleh seluruh anak bangsa. Tapi implementasinya harus presisi, agar tidak meleset dari harapan Presiden sendiri,” tegasnya.
Selain evaluasi berkala, Habib juga menyoroti pentingnya pengawasan yang menyeluruh. Ia meminta seluruh pihak terlibat, baik di pusat maupun daerah untuk memastikan pembangunan sekolah rakyat tidak dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Pengawasan harus mencakup bangunan sekolah, fasilitas penunjang, kurikulum, tenaga pengajar, dan juga kebutuhan dasar siswa. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan celah dalam proses ini,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar evaluasi dilakukan minimal setiap tiga bulan. Evaluasi ini diperlukan untuk mendeteksi berbagai kendala di lapangan secara dini, baik itu kekurangan fasilitas, hambatan pembelajaran, hingga kesiapan infrastruktur sekolah.
“Kalau setiap kendala bisa diidentifikasi sejak awal, tentu bisa langsung dicarikan solusinya. Dengan begitu, target pembangunan 500 sekolah rakyat ini bisa tercapai secara optimal dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.(faz/iss)
dpr-minta-rencana-prabowo-bangun-500-sekolah-rakyat-dievaluasi-berkala