MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, akhirnya buka suara terkait tudingan politik belah bambu dan adu domba yang diarahkan kepadanya. Tuduhan tersebut muncul setelah beredarnya kabar bahwa Gubernur menggelar pertemuan dengan sejumlah Ketua Fraksi DPRD NTB di salah satu hotel di Mataram, pada 19 Agustus 2025 lalu.
Pertemuan yang disebut-sebut dilakukan secara tertutup itu memicu spekulasi liar di kalangan publik, termasuk isu bahwa pertemuan membahas kasus “dana siluman” yang kini tengah diusut oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Bahkan buntut dari bocornya pertemuan tersebut, PDI Perjuangan mengambil langkah tegas dengan mencopot Ketua Fraksinya, Raden Nuna Abriadi.
Namun Gubernur Iqbal membantah keras tudingan tersebut. Dia menegaskan bahwa pertemuan dengan para Ketua Fraksi hanya sebatas silaturahmi biasa, dan bentuk konsolidasi Eksekutif – Legislatif menjelang pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan diajukan pemerintah daerah pada semester kedua tahun ini. “Biasa, cuma pertemuan silaturahmi,” kata Gubernur Iqbal di Mataram, kemarin.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menjelaskan, beberapa Raperda yang akan diajukan antara lain terkait program Desa Berdaya, pembentukan NTB Capital, serta revisi sejumlah aturan mengenai retribusi daerah. Menurutnya, dukungan penuh dari DPRD sangat dibutuhkan agar berbagai agenda tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Tidak ada, sama sekali tidak dibahas. Kita bahas mengenai kedepannya lah. Kita akan banyak mengajukan Raperda-Raperda nanti,” ujarnya.
Gubernur Iqbal menegaskan, dirinya tidak pernah punya niat untuk memecah belah apalagi mengadu domba antaranggota dewan. Justru pertemuan dengan para Ketua Fraksi dilakukan agar ada komunikasi yang sehat dan kesepahaman antara pemerintah provinsi dengan DPRD. Sehingga berbagai program pembangunan daerah dapat terealisasi. “Itu akan sangat membutuhkan dukungan, saling pengertian dengan DPR,” ujarnya singkat.
Sebelumnya Anggota DPRD NTB Periode 2014-2024, TGH Najamudin Mustafa menduga Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah memainkan politik belah bambu dan adu domba. Strategis politik Gubernur hanya akan menimbulkan perpecahan, memakan korban, dan meninggalkan luka. Usai menggelar pertemuan dengan para kaum elit Udayana.
“Politik belah bambu itu tidak pernah elok. Itu adu domba. Ketika Gubernur NTB melakukan itu, ia dengan sadar meninggalkan jejak ketidakadilan,” katanya.
TGH Najamudin menegaskan, Gubernur harusnya tahu, dalam sistem politik Indonesia, ketua fraksi di DPRD merupakan kepanjangan tangan partai politik. Mereka menjalankan fungsi representasi sesuai garis kebijakan partai.
Karena itu, ketika seorang Gubernur berinisiatif mengajak pertemuan dengan ketua fraksi, semestinya Gubernur menunjukkan penghormatan kelembagaan dengan terlebih dahulu berkomunikasi atau memberi tahu ketua partai.
Nyatanya kata TGH Najamudin, Gubernur Iqbal mengabaikan hal tersebut. Ketua fraksi dikumpulkan diam-diam. Tidak berkomunikasi dengan pimpinan partai politik. Sehingga sulit untuk tidak menilai langkah Gubernur Iqbal tersebut sebagai bentuk melewati otoritas partai. Bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman politik.
Ditegaskan TGH Najamudin, hubungan antara kepala daerah dan partai politik bukan sekadar relasi personal. Melainkan hubungan formal yang diatur oleh struktur bernegara. Sehingga, menjaga etika komunikasi dengan ketua partai menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan kesan adanya bypass kepentingan atau upaya meretakkan internal partai.
“Seorang gubernur yang paham tata krama politik akan menempatkan diri secara proporsional. Membangun dialog dengan fraksi melalui jalur partai. Bukan malah main pintu belakang,” tandas TGH Najamudin. (rat)
dituding-politik-belah-bambu-gubernur-cuma-pertemuan-silaturahmi