(RATNA/RADAR LOMBOK)
MATARAM – Rencana membangun tenda sebagai kantor sementara para anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya dibatalkan. Pasca kebakaran yang melalap Gedung DPRD akibat aksi demonstrasi ricuh, Sabtu (30/8), para wakil rakyat dipastikan akan berkantor sementara di Gedung Kantor Gubernur NTB.
Lima ruangan khusus telah disiapkan di dalam Gedung Kantor Gubernur untuk menampung kegiatan lima Komisi DPRD. Keputusan ini diambil setelah dilakukan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, mengingat waktu yang semakin sempit untuk membahas Rancangan Perubahan APBD 2025.
“Ini yang bisa kita sisihkan. Solusi yang murah meriah kan ini. Ini kan sudah ada fasilitas ini. Dan dulu katanya ini memang ruang paripurna DPR,” ungkap Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal yang ditemui usai Rapat Paripurna, Rabu (3/9/2025).
Menurut Iqbal, penggunaan Gedung Kantor Gubernur bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga mempercepat koordinasi. Menurutnya Ini solusi bagus, sekaligus mendekatkan eksekutif dan legislatif. “Kita butuh intensif bertemu, karena RPJMD kemarin mundur, sehingga pembahasan banyak yang timpang tindih,” ujarnya.
Sebelumnya, sempat muncul rencana untuk mendirikan tenda di area luar gedung DPRD sebagai kantor sementara. Namun Gubernur Iqbal merasa opsi itu kurang layak. “Ndek, priak (jangan, kasihan) DPRD nanti tidak nyaman. Jadi kita pakai (Gedung) yang sudah ada saja (untuk bekerja),” katanya.
Gubernur Iqbal juga menegaskan tidak pernah ada rencana memindahkan aktivitas DPRD ke hotel, seperti isu yang beredar. “Tidak ada pembahasan seperti itu. Bahkan DPRD juga minta sebisa mungkin jangan sewa gedung, pakai yang ada saja. Dan kita sudah siapkan ruangan komisi maupun fraksi di sini,” jelasnya.
Sementara itu, informasinya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan anggaran hingga Rp900 miliar dari APBN untuk renovasi fasilitas umum (Fasum) yang rusak akibat aksi demonstrasi, termasuk Gedung DPRD NTB.
“Sekarang fokus kita membersihkan gedung yang terbakar, melihat mana yang masih bisa dipakai dan mana yang tidak. Yang tidak bisa dipakai ya kita lapisi dulu agar tidak terlalu menciptakan trauma publik,” ujar Gubernur Iqbal.
Meski demikian, Iqbal menegaskan bahwa kepastian penggunaan dana APBN masih menunggu kajian resmi Kementerian PU terkait kerugian dan kerusakan gedung. “Katanya dari APBN, tapi belum jelas tertulis. Baru pernyataan lisan. Yang jelas, gedung harus difungsikan kembali. Bagaimana teknisnya, itu belum sampai di sana,” tambahnya.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, memastikan bahwa aktivitas kedewanan tetap berjalan meski sementara harus menumpang di Gedung Gubernur NTB. Menurutnya, terpenting adalah kelancaran pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2025. “Seluruh aktivitas kedewanan tetap berjalan, dan anggota dewan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tempat bukan masalah,” tegasnya.
Politisi Golkar itu menambahkan, penggunaan Gedung Gubernur NTB sebagai kantor sementara, bukan soal nyaman atau tidak, melainkan karena memang tidak ada tempat lain yang lebih representatif dalam kondisi darurat seperti sekarang. (rat)
dewan-berkantor-sementara-di-gedung-gubernur-ntb