SIDOARJO – Kabar menenangkan datang bagi ribuan tenaga non-ASN di Kabupaten Sidoarjo. Bupati Subandi menegaskan dengan tegas, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi pegawai non-ASN, termasuk mereka yang gagal dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Dari total 3.843 pegawai non-ASN yang tidak lolos tes PPPK, semuanya tetap bekerja di instansi masing-masing. Mereka akan kita angkat sebagai PPPK Paruh Waktu,” ujar Subandi usai rapat bersama pejabat Pemkab dan DPRD Sidoarjo di Ruang Delta Wicaksana, Rabu (20/08/2025).
Menurut Subandi, kebijakan ini berdasarkan data tenaga non-ASN kategori R3 dan R4 yang telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara itu, 2.311 tenaga non-ASN di luar kategori tersebut akan tetap bekerja melalui skema alternatif, termasuk outsourcing sesuai aturan.
“Yang tidak bisa kita angkat bukan berarti diberhentikan. Mereka tetap bekerja, hanya dengan pola berbeda. Tidak seperti di daerah lain yang memberhentikan tenaga non-ASN,” tegasnya.
Bupati menambahkan, keputusan ini sejalan dengan kebutuhan daerah karena setiap tahun ratusan ASN pensiun sementara rekrutmen baru tidak dibuka. Ia memastikan proses pengangkatan berjalan bersih tanpa pungutan atau permainan.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, juga menyatakan dukungan penuh. “Pemkab dan DPRD solid. Kami pastikan tenaga non-ASN tetap bekerja, ini soal masa depan ribuan warga Sidoarjo,” ujarnya.
Dengan kebijakan tersebut, ribuan tenaga non-ASN Sidoarjo bisa bernafas lega karena tetap mendapat kepastian kerja tanpa ancaman PHK massal.
bupati-subandi-pastikan-pegawai-non-asn-sidoarjo-tetap-aman-tak-ada-phk-massal