MAMUJU – Suara perlawanan kembali menggema di Kabupaten Mamuju. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Anti Korupsi dan Premanisme (AMARAH) mengepung Mapolres Mamuju, Senin (25/8/2025). Dengan lantang mereka menegaskan: hukum tidak boleh jadi alat kekuasaan untuk membungkam rakyat.
Aksi ini lahir dari kekecewaan atas mandeknya penanganan kasus penganiayaan terhadap aktivis mahasiswa saat aksi damai di depan Gedung DPRD Mamuju, 14 Juli lalu. Ironisnya, alih-alih menindak pelaku kekerasan, Polres Mamuju justru menerbitkan surat penyidikan terhadap mahasiswa yang tengah mengawal kasus tersebut.
“Ini wujud kekerasan negara yang dilembagakan. Saat mahasiswa bicara kebenaran, mereka malah dikriminalisasi. Hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegas Ikra Wardhana, Koordinator Umum AMARAH.
Video yang beredar luas memperlihatkan sejumlah mahasiswa diduga menjadi korban kekerasan oleh oknum DPRD, anggota Satpol PP, hingga orang tak dikenal. Namun meski bukti visual sudah terang-benderang, langkah hukum terhadap para pelaku justru jalan di tempat.
Melalui orasinya, AMARAH menyampaikan tuntutan keras.
Kepada Polda Sulbar, AMARAH menuntut:
- Evaluasi total kinerja Kapolres Mamuju dan penyidik.
- Copot Kapolres Mamuju karena dianggap tidak profesional dan antikritik.
- Periksa dugaan pelanggaran etik serta prosedur penyidikan.
- Ambil alih kasus penganiayaan mahasiswa 14 Juli.
- Jamin perlindungan hukum bagi mahasiswa pengawal kasus.
Sementara kepada Polres Mamuju, mereka menuntut:
- Tuntaskan kasus penganiayaan secara adil.
- Hentikan kriminalisasi mahasiswa.
- Buka ruang dialog setara dengan masyarakat sipil.
- Publikasikan perkembangan kasus secara transparan.
AMARAH menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, melainkan alarm keras bagi aparat hukum yang dinilai gagal menjalankan mandatnya.
“Kami tidak takut dikriminalisasi. Demokrasi tidak boleh tunduk pada intimidasi aparat maupun kompromi politik. Selama keadilan belum ditegakkan, kami akan terus melawan,” pungkas Ikra.
amarah-gempur-polres-mamuju-hukum-tajam-ke-mahasiswa-tumpul-ke-kekuasaan