PONOROGO – Di tengah gelombang protes Nasional dan aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah. Pemandangan justru nampak berbeda terjadi di Kabupaten Ponorogo.
Dimana, puluhan mahasiswa gabungan dari PMII dan IMM Ponorogo, memilih melakukan aksi damai sekaligus melakukan audensi dengan DPRD Ponorogo.
Meski demikian, para demonstran tetap menyuarakan sejumlah tuntutan krusial. Bertempat di Gedung DPRD Ponorogo, Kamis (4/9/2025).
“Kita menuntut penghentian tindakan represif aparat terhadap aksi massa. Evaluasi dan tindakan tegas terhadap aparat yang melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM,” ujar koordinator aksi damai mahasiswa Ponorogo, Azizah Intan.
Pihaknya juga menuntut pengawalan terhadap pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang tidak sesuai kondisi ekonomi rakyat. Audit independen terhadap seluruh anggaran dan fasilitas DPR. Revisi total RKUHAP dengan melibatkan publik, akademisi, dan lembaga independen.
“Serta menolak ambil alih rekening pasif oleh pemerintah sesuai ketentuan PPATK dan mendesak (DPR) mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno berjanji akan mengawal aspirasi para mahasiswa di Ponorogo sampai tingkat pemerintah pusat dan DPR RI.
“Ya kita komitmen meneruskan apa yang menjadi suara dari para mahasiswa tersebut. Ditengah situasi yang menuntut perubahan, tentunya langkah mahasiswa sebagai ‘agen of control’ harus kita dukung,” tandasnya. (*)
aksi-damai-mahasiswa-di-ponorogo-suarakan-7-tuntutan-krusial