Pemprov NTB Tata Ulang Program Beasiswa Zul-Rohmi BERITA WUKONG778 MUSIC

MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi menghentikan pembiayaan Program Beasiswa NTB yang digagas pada era kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi).

Program yang sempat menjadi ikon pendidikan NTB ini, sekarang memasuki fase penataan ulang agar lebih selaras dengan kebutuhan daerah dan regulasi yang berlaku.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB, I Gede Putu Aryadi, menegaskan bahwa pembiayaan melalui BRIDA telah dihentikan. Namun, Pemprov memastikan bahwa mahasiswa penerima beasiswa yang masih menempuh pendidikan, terutama di luar negeri, tetap akan diselesaikan hingga tuntas.

“Untuk di BRIDA sudah tidak ada. Tapi untuk selanjutnya akan ditata ulang. Yang tahun ini kita selesaikan semua. Sudah selesai,” ujar Aryadi kepada Radar Lombok, kemarin.

Aryadi menjelaskan bahwa ke depan, program beasiswa akan dikelola berdasarkan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika beasiswa bersifat bantuan afirmasi, maka pengelolaannya akan langsung berada di bawah koordinasi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

“Pedoman pengelolaan program harus sesuai dengan fungsi OPD. Kalau bidang kesehatan, bisa lewat Dinas Kesehatan. Kalau sosial, bisa lewat Dinas Sosial. Kita tidak bisa lagi menyatukan semuanya di BRIDA,” jelas Aryadi.

Meskipun pembiayaan melalui APBD dihentikan, peluang beasiswa tetap terbuka melalui skema pendanaan eksternal. BRIDA tetap akan memfasilitasi beasiswa yang didanai oleh lembaga pendidikan, donor internasional, maupun program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.

“APBD prinsipnya digunakan untuk membiayai urusan provinsi. Tapi sumber pendanaan boleh dari CSR atau mana saja. Kita tetap bisa memberikan bantuan afirmasi, khususnya bagi warga NTB yang miskin tapi berprestasi,” tambahnya.

Pemprov NTB memastikan bahwa mahasiswa penerima beasiswa luar negeri tidak akan terbengkalai. Sebagian besar dari mereka dipastikan menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Aryadi menyebut bahwa tidak ada penerima baru, dan fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan kewajiban terhadap mahasiswa yang masih aktif.

“Kalau kita lihat data, yang sekolah di luar negeri selesai semua. Yang baru sudah tidak ada. Yang sedang berjalan akan kita selesaikan. Kebanyakan selesai tahun ini,” ujarnya.

Untuk mendukung penyelesaian studi mahasiswa yang tersisa, Pemprov telah menyiapkan anggaran sekitar Rp473 juta. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan teknis seperti biaya kepulangan, perpanjangan izin tinggal, dan pengurusan visa.

“Yang paling ramai kemarin itu dua orang di Ceko. Yang paling banyak di Malaysia, tapi semua pembiayaan full dari sana. Kita hanya bantu urus visa, masing-masing Rp4 juta,” ungkap Aryadi.

Program Beasiswa NTB era Zul-Rohmi sempat menjadi kebanggaan daerah, mengirim ratusan mahasiswa ke berbagai negara untuk menempuh pendidikan tinggi. Namun, tantangan dalam pengelolaan, pembiayaan, dan keberlanjutan membuat Pemprov perlu melakukan evaluasi menyeluruh.

Penataan ulang ini diharapkan mampu menciptakan skema beasiswa yang lebih terstruktur, transparan, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan OPD sesuai bidang, serta membuka peluang pendanaan dari luar, Pemprov NTB ingin memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas, terutama bagi generasi muda yang berprestasi namun kurang mampu.

“Tujuan kita tetap sama, menciptakan SDM NTB yang unggul dan berdaya saing. Tapi caranya harus disesuaikan dengan aturan dan kondisi saat ini,” tutup Aryadi. (rat)