Khudori, Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) menilai pemerintah perlu segera mengubah mekanisme penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), agar operasi pasar benar-benar efektif menekan harga beras yang masih tinggi.
Khudori menyebut penyaluran beras SPHP hingga 18 September 2025 baru mencapai 392.295 ton atau 26,15 persen dari target 1,5 juta ton. Dengan sisa target lebih dari 1 juta ton, ia memperkirakan pemerintah harus meningkatkan volume penyaluran harian menjadi sekitar 10.650 ton, hampir dua kali lipat dari rata-rata saat ini.
Menurutnya, kendala utama terletak pada model penyaluran yang lebih banyak menyasar konsumen akhir melalui tujuh saluran tetap seperti toko BUMN, koperasi, jejaring Rumah Pangan Kita (RPK), dan swalayan.
Padahal, jumlah mitra penyalur mencapai 31.477 unit, tetapi serapan per outlet sangat rendah, hanya sekitar 184 kilogram per hari. Penambahan outlet dalam jumlah besar juga dinilai tidak realistis dalam waktu singkat.
“Operasi pasar seharusnya mengguyur beras ke pedagang pasar grosir, bukan hanya ke mitra penyalur yang melayani konsumen langsung. Kalau stok di pasar grosir melimpah, harga di pasar eceran akan lebih cepat turun,” ujar Khudori dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/9/2025), yang dilansir Antara.
Ia mencontohkan pasar grosir strategis seperti Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta, serta pasar besar di Medan, Surabaya, Makassar, Palembang, dan Banjarmasin.
Menurutnya, integrasi pasar beras di Indonesia sangat tinggi sehingga pergerakan harga di satu wilayah akan cepat berpengaruh ke daerah lain.
Meski ada kekhawatiran pedagang besar bisa mengambil keuntungan dari selisih harga pasar, Khudori menilai pengawasan ketat Satgas Pangan dan penggunaan kemasan SPHP 5 kg dapat menekan potensi kecurangan.
Ia juga menekankan pentingnya memberi margin wajar bagi pelaku pasar agar tetap mau berpartisipasi tanpa merusak tujuan stabilisasi harga.
Perubahan mekanisme penyaluran dianggap mendesak karena sebagian besar stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog sudah berusia lebih dari empat bulan. Jika tidak segera disalurkan, risiko penurunan mutu dan pembengkakan biaya penyimpanan akan semakin besar.
“Operasi pasar harus kembali ke esensinya: menggunakan pasar sebagai instrumen utama penyaluran. Kalau harga di pasar masih tinggi dan stok terbatas, berarti operasi pasar belum berhasil,” tegasnya.
Merujuk data Panel Harga Badan Pangan Nasional per 18 September 2025, harga beras premium di zona I tercatat Rp15.338 per kilogram, zona II Rp16.405 per kilogram, dan zona III Rp18.305 per kilogram.
Sementara harga beras medium di zona I Rp13.434 per kilogram, zona II Rp14.049 per kilogram, dan zona III Rp15.976 per kilogram. Semua harga masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET), kecuali beras medium di zona I yang sudah turun di bawah HET. (ant/bil/ham)
pengamat-minta-pemerintah-ubah-mekanisme-penyaluran-beras-sphp-agar-efektif-turunkan-harga