(SUDIRMAN/RADAR LOMBOK)
MATARAM – Temuan-temuan pungutan liar (pungli) di titik parkir jadi sorotan. Hal ini menjadi penilaian tersendiri bagi kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin. Dia dinilai gagal dalam mencapai target retribusi tahunan. Sebab, tahun megalami gagal dari capaian yang sudah ditetapkan meski potensi parkir sangat besar.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron menyampaikan, capaian Dishub melorot. Seperti tahun 2024 lalu, dari target Rp 12 miliar terealisasi hanya Rp 8 miliar. Tahun 2025 dari target Rp 18 miliar, realiasi baru Rp 6,9 miliar. Hampir semua titik parkir ditambah lagi dengan tiga wacana destinasi wisata yang akan dikelola bersama Dispar untuk penempatan portal parkir otomatis (barrier gate). ‘’Zulkarwin ini, kadis yang sudah tiga tahun menjabat belum sampai ada capaian mestinya diperhatikan realisai dari target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 dari retribusi parkir. Jangan sampai ada temuan pungli terus muncul karena tidak dikelola maksimal. Seperti di lokasi destinasi wisata,’’ cetus Gufron kepada Radar Lombok, Selasa (16/9).
Ada tiga lokasi yang akan dibuatkan portal otomatis, seperti eks pelabuhan Ampenan, Loang Baloq dan RTH Pagutan. Di tiga lokasi warga dikenakan parkir yakni dari tarif motor berlaku Rp 2.000 mobil 5.000. Padahal, sudah jelas di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi. ‘’Selama masih diberikan tunai kebocoran sangat tinggi. Selain meningkatkan PAD minimlnya fasilitas sarana di lokasi sehingga banyak keluhan masyarakat,’’ ujarnya.
Dishub Kota Mataram dalam beberapa kali dengar pendapat dengan Komisi III selalu mengeluh. Padahal, bangunan kantornya sudah megah mendapatkan kucuran di APBD tahun 2025 sebesar Rp 4,2 miliar untuk perbaikan serta sarana lain sudah didapatkan.
Nyatanya, kata Gufron, titik parkir sudah bertambah pesat. Namun, hanya terdata di si jukir Dishub Kota Mataram hanya 778 titik parkir. Padahal, titik parkir mau hampir 1000. ‘’Ini kita minta harus segera dioptimalkan. Retribusi parkir ini salah satu sumber PAD Kota Mataram yang sangat maksimal kalau dikelola dengan baik,’’singkatnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin yang dikonfirmasi menyampaikan, dirinya untuk optimalisasi dalam pengelolaan parkir sudah dilakukan. Termasuk dalam mencapai target yang sudah ditetapkan pada tahun 2025 ini. Masih merujuk pada aturan lama, belum ada kenaikan parkir. ‘’Kita masih aturan lama, motor roda dua Rp 1.000 dan roda empat Rp 2.000 sesuai arahan dari Pak Wali Kota Mataram yang awalnya rencana kenaikan pada bulan Juli lalu, dibatalkan tetap berlaku yang lama,’’ katanya.
Ada tambahan titik parkir ada 9 titik. Dishub tetunya terus melakukan pengecekan titik-titik kebocoran maupun beberapa jukir yang melakukan tunggakan sudah ditindak secara tegas. ‘’Kami terus berupaya capai target setiap tahunya,’’ singkatnya.
Dispar dan Dishub Kota Mataram untuk memperketat pengelolaan retribusi di destinasi wisata untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli). Salah satu langkah adalah pemasangan portal parkir otomatis (barrier gate) di sejumlah titik wisata populer.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudra menjelaskan, retribusi di kawasan wisata sudah ada aturannya. Di antaranya, Rp 2.000 per orang untuk tiket masuk, Rp 1.000 untuk parkir kendaraan roda dua, dan Rp 2.000 untuk roda empat.
Ia mencontohkan, Kawasan Wisata Religi Loang Baloq yang ramai kunjungan setiap akhir pekan. Rata-rata jumlah kunjungan mencapai 200 sampai 300 orang per hari, sehingga berpotensi menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) signifikan. “Pemasangan portal parkir otomatis ini untuk menutup celah kebocoran PAD di sektor retribusi, nanti teknisnya dari Dishub Kota Mataram” pungkasnya. (dir)
zulkarwin-dinilai-gagal-temuan-pungli-jadi-sorotan