JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun. Anggaran tersebut terbagi dalam tiga program utama, yakni dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.
“Pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang,” jelas Menteri Nusron.
Ia menegaskan, pengelolaan anggaran akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik dan pelaksanaan program prioritas di bidang pertanahan. Dari total anggaran, Rp6,475 triliun diarahkan untuk belanja operasional, termasuk gaji, tunjangan, dan mendukung operasional 527 satuan kerja di pusat maupun daerah. Sementara itu, Rp3,023 triliun dialokasikan untuk kegiatan non-operasional.
“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sedangkan anggaran non-operasional didorong untuk program strategis seperti konsolidasi tanah, redistribusi tanah, hingga peta zona nilai tanah. Total program prioritas yang dijalankan mencapai Rp1,8 triliun,” paparnya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2026 sebesar Rp3,289 triliun, atau meningkat sekitar Rp300 miliar (9,12 persen) dibanding tahun sebelumnya. Target tersebut sebagian besar berasal dari layanan fungsional senilai Rp3,245 triliun, sedangkan sisanya Rp44,651 miliar dari layanan umum.
Nusron menekankan, komitmen kementeriannya adalah menjaga akuntabilitas dan memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan legislatif akan menjadi kunci keberhasilan program pertanahan dan tata ruang.
“Kami berharap dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026, dukungan serta pendampingan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI terus mengalir. Kami mengapresiasi seluruh anggota Komisi II yang telah menyampaikan aspirasi rakyat kepada kami,” ungkapnya.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, juga dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Turut hadir, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran.
Mau saya buatkan juga highlight poin-poin penting dalam bentuk bullet agar lebih mudah ditarik jadi kutipan berita cepat?
komisi-ii-dpr-ri-tetapkan-pagu-anggaran-kementerian-atr-bpn-2026-sebesar-rp949-triliun