)
MATARAM–Pemerintah pusat memastikan akan menanggung biaya rehabilitasi gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hancur terbakar pada akhir Agustus lalu. Anggaran yang diperkirakan mencapai Rp100 miliar lebih itu diprioritaskan agar pembangunan segera dilakukan, dan kantor wakil rakyat bisa kembali difungsikan.
Hal itu mengemuka, ketika Anggota Komisi V DPR RI Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Mori Hanafi, bersama Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB Kementerian PUPR, Dades Prinandes, serta Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, meninjau langsung kondisi bangunan yang kini nyaris rata dengan tanah.
Mori menegaskan, gedung DPRD NTB perlu segera direhabilitasi, mengingat fungsinya yang strategis sebagai pusat pengambilan keputusan penting daerah. “Yang paling penting, dalam waktu dekat hal-hal terkait administrasi harus segera diselesaikan oleh pemerintah provinsi, agar pembangunan dari pemerintah pusat bisa segera dimulai,” katanya.
Menurut Mori, Presiden melalui Menteri PUPR sudah memberikan komitmen untuk menangani kantor-kantor pemerintah yang rusak berat akibat peristiwa kerusuhan lalu. Hal itu juga ditegaskan Dades Prinandes.
“Sudah ada komitmen langsung dari presiden melalui menteri, bahwa penanganan kantor yang hancur akan ditanggung pusat. Karena itu, sesuai perintah menteri, proses pembangunan harus dipercepat agar segera bisa digunakan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov NTB sempat mengusulkan dana sebesar Rp200 miliar untuk renovasi. Namun pemerintah pusat masih menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. “Harapannya tidak sebesar itu. Anggaran akan dihitung sesuai kebutuhan, termasuk meubeler-nya. Tapi ini masih bahan diskusi dengan pusat,” tambah Mori.
Selain perbaikan struktur, gedung baru akan disesuaikan dengan kapasitas anggota dewan yang bertambah dari 55 menjadi 65 orang. Standar keamanan bangunan juga akan ditingkatkan agar lebih tahan gempa.
“Kapasitas bangunan sebelumnya hanya bertahan pada gempa 6 skala richter. Nanti diperkuat dengan dinding geser sehingga bisa menahan gempa sampai 9 skala richter, sesuai potensi megathrust di NTB,” jelas Kadis PUPR NTB, Sadimin.
Meski demikian, apakah gedung akan sepenuhnya dirobohkan atau hanya direhabilitasi sebagian, masih menunggu kajian teknis dari Balai PUPR. Estimasi biaya yang muncul saat ini berada di angka Rp100 miliar lebih.
“Anggarannya menyesuaikan kebutuhan. Mudah-mudahan semua bisa dipenuhi pusat. Targetnya, renovasi rampung pada 2026, tergantung seberapa cepat administrasi diselesaikan,” pungkasnya. (rat)
anggarkan-rp-100-miliar-pusat-minta-percepat-renovasi-gedung-dprd-ntb