SIDOARJO — Setelah PC IMM dan HMI melakukan aksi penyampaian,
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa damai di Mapolresta Sidoarjo, Rabu (03/09/2026).
Rombongan mahasiswa diterima langsung oleh Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Bupati Sidoarjo H. Subandi, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Dandim 0816, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, serta Ketua BNNK Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto.
Para mahasiswa masuk ke halaman Mapolresta sambil menyerukan agar jajaran Forkopimda mau turun ke tengah lapangan dan merasakan panas bersama mereka, sekaligus mendengarkan aspirasi rakyat.
Secara bergantian mahasiswa melakukan orasi lantang. Dalam orasi disebutkan bahwa saat ini masyarakat tengah menghadapi berbagai pembatasan, mulai dari pendidikan yang terhambat, pekerjaan yang diliburkan, hingga akses komunikasi dan live streaming yang dimatikan. Semua itu dinilai sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap tindakan represif aparat kepolisian.
“Bahwasanya hari ini banyak sekali tindakan kriminal yang belum diperhatikan pejabat negara maupun aparat kepolisian. Kita bersuara di sini atas nama masyarakat. Wakil rakyat tidak mampu menyuarakan aspirasi kita, maka hari ini kita yang turun langsung,” ujar salah seorang orator.
Mereka juga menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukanlah banyak, namun akan menjadi catatan penting sepanjang hidup aparat dan pejabat negara. “Hari ini kita menuntut agar aparat tidak lagi menyalahgunakan tongkat, senjata, maupun fasilitas yang diberikan rakyat. Jangan sampai aparat justru merusak keamanan,” lanjutnya.
Mahasiswa mempertanyakan apakah kepolisian bisa bertanggung jawab atas jatuhnya korban dalam aksi-aksi demonstrasi, termasuk meninggalnya mahasiswa dan masyarakat sipil. “Padahal kita membayar pajak, kita memberikan uang kita untuk memperbaiki semua hasil tes yang ada, tapi mengapa rakyat masih menjadi korban?” seru orator lain.
Ketua PC PMII Sidoarjo, Putri Maulidina, menyampaikan secara tegas bahwa aksi tersebut membawa beberapa tuntutan penting.
“Kami menuntut pemerintah dan kepolisian agar mengadili seadil-adilnya tindakan represif aparat yang memakan korban nyawa seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, dalam demonstrasi. Pemerintah dan institusi kepolisian harus segera mengevaluasi prosedur pengamanan aksi demonstrasi tersebut,” ungkap Putri dalam orasinya.
Ia juga menyinggung RUU Perampasan Aset yang hingga kini tak kunjung disahkan. Menurutnya, komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi tidak akan berarti tanpa pengesahan aturan tersebut. “RUU perampasan aset jangan hanya jadi omong kosong. Jika kita ingin korupsi diberantas secara bersih dan transparan, maka undang-undang ini harus segera disahkan,” tegasnya.
Putri memastikan, PMII akan terus mengawal kasus kematian Affan Kurniawan maupun pembahasan RUU Perampasan Aset. Jika tuntutan mereka diabaikan, mahasiswa siap kembali turun dengan jumlah massa yang lebih besar.
Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menyampaikan keterbukaannya menerima aspirasi mahasiswa. Ia memastikan kasus meninggalnya Affan Kurniawan tengah ditangani secara serius oleh kepolisian di tingkat pusat.
“Bahwa Polri berkomitmen menangani kejadian di Jakarta secara adil, transparan, dan tepat. Aspirasi dari mahasiswa akan kami teruskan,” ujar Christian Tobing.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang digelar mahasiswa PMII. Ia menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dan aspirasi masyarakat.
“Kami menerima segala aspirasi masyarakat terkait peristiwa yang terjadi belakangan ini. Pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan mahasiswa maupun masyarakat demi terciptanya situasi kondusif,” ungkapnya.
pmii-sidoarjo-gelar-aksi-damai-tuntut-evaluasi-aparat-dan-desak-ruu-perampasan-aset