MATARAM – Suasana di Gedung Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (1/9) tampak berbeda dari biasanya.
Sejumlah aparat TNI dan Polri berjaga ketat di area kantor, termasuk kendaraan taktis dan puluhan motor patroli yang siaga di halaman. Pengamanan ekstra ini dilakukan pasca kericuhan yang terjadi saat aksi demonstrasi di Gedung DPRD NTB, Sabtu (30/8).
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan Pemerintah Provinsi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta para kepala daerah kabupaten/kota sepakat meningkatkan pengamanan di kantor pemerintahan dan fasilitas publik.
“TNI akan berada di garis depan dalam upaya pengamanan, sementara Polri berada di lapis berikutnya untuk mendukung dan menjaga situasi tetap kondusif,” jelasnya.
Iqbal juga meminta peran aktif masyarakat melalui sistem pengawasan berjenjang, mulai dari RT/RW, kepala desa, lurah, hingga camat. Ia menekankan agar akses keluar masuk lingkungan diperhatikan dengan ketat dan hanya diperuntukkan bagi warga dengan identitas jelas.
“Kita perlu mengantisipasi masuknya pihak-pihak luar yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyoroti keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. Ia menginstruksikan seluruh kepala sekolah di NTB untuk mengatur kembali jadwal belajar siswa agar tetap berada di lingkungan sekolah selama jam belajar berlangsung.
“Kita tidak ingin anak-anak SMA dan SMK terjerumus menjadi korban provokasi. Perjuangan sejati adalah perjuangan dengan ilmu, karya, dan cinta damai,” pesannya.
Miq Iqbal mengajak seluruh masyarakat NTB untuk tetap tenang, waspada, serta tidak mudah terprovokasi isu-isu yang dapat memicu kericuhan.
“Menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita bersama. Menjaga kedamaian bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat NTB. Mari kita jaga NTB sebagai daerah yang damai, beradab, dan penuh semangat kebersamaan,” pungkasnya. (rat)
gedung-kantor-gubernur-ntb-dijaga-ketat-usai-kericuhan-di-dprd