LAMPUNG – Jaringan Nasional Indonesia (Jarnas.Indo) mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait tragedi tewasnya pengemudi ojek online saat demonstrasi di depan DPR serta rencana kenaikan gaji anggota DPR RI. Organisasi ini menilai langkah pemerintah dan elit politik kian melukai rasa keadilan rakyat di tengah situasi ekonomi yang serba sulit.
Dewan Pembina Jarnas.Indo, Denu Kurniawan, menyoroti kondisi fiskal negara yang sedang berat.
“APBN 2025 mengalami tekanan dengan defisit lebih dari Rp 500 triliun. Namun ironisnya, pemerintah justru menambah pos belanja birokrasi dan gaji pejabat negara, sementara rakyat masih bergelut dengan kemiskinan dan pengangguran,” tegasnya.
Jarnas.Indo mencatat angka kemiskinan nasional berada di kisaran 9,3 persen atau sekitar 26 juta jiwa, sedangkan pengangguran terbuka mencapai 5,8 persen atau 8,3 juta orang. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok naik rata-rata 7–10 persen per tahun, semakin menekan daya beli masyarakat.
Sekjen Jarnas.Indo, Micheal Oncom, juga menyoroti kebijakan tarif Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dinilai memberatkan.
“Tarif K3 yang tinggi pada akhirnya dibebankan kepada buruh. Ini semakin memperlebar jurang empati dalam kebijakan publik,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Jarnas.Indo menegaskan enam tuntutan utama. Pertama, mendesak Presiden RI segera mencopot Kapolri karena dianggap gagal menjaga rasa aman dan membiarkan tindakan represif aparat terhadap rakyat. Kedua, meminta pimpinan partai politik mengganti kader DPR RI yang hanya sibuk memperjuangkan kenaikan gaji serta fasilitas.
Jarnas.Indo juga menolak berbagai kebijakan yang membebani rakyat kecil, termasuk kenaikan tarif K3, PPN 12 persen, PPh 21, hingga pungutan pajak lain yang dinilai tidak adil. Mereka mendorong konsolidasi gerakan rakyat, buruh, tani, dan mahasiswa dalam aksi massa yang terdidik, terpimpin, dan terorganisir untuk mengawal demokrasi dan melawan dominasi oligarki politik.
Lebih lanjut, Jarnas.Indo menuntut pemerintahan Prabowo-Gibran fokus meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui evaluasi kabinet, menegaskan kembali semangat Reformasi 1998, menolak kembalinya Dwifungsi ABRI, serta mendesak pengesahan UU Perampasan Aset guna memberantas praktik KKN.
Ketua Harian Jarnas.Indo, Adi Wibowo, menutup pernyataan dengan nada keras:
“Indonesia tidak boleh dibiarkan jatuh lebih dalam ke jurang empati. Pemerintah dan partai politik harus segera membuktikan keberpihakan pada rakyat, bukan pada kepentingan sempit kekuasaan.”
Tag: Jarnas Indo, Kapolri, unjuk rasa, kebijakan publik, kesejahteraan rakyat
Meta deskripsi:
Jarnas.Indo mendesak Presiden mencopot Kapolri dan menolak kebijakan yang membebani rakyat kecil. Organisasi ini menegaskan enam tuntutan utama, mulai dari evaluasi kabinet hingga pengesahan UU Perampasan Aset untuk memberantas KKN.
Mau saya buatkan juga judul alternatif yang lebih provokatif untuk memancing klik pembaca?
desak-copot-kapolri-jarnas-indo-pemerintah-jangan-khianati-rakyat