MATARAM—Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus menunjukkan komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Salah satu upaya yang tengah digarap serius adalah realisasi program Sekolah Rakyat (SR), sebuah inisiatif pendidikan gratis berbasis asrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB, Dra. Nunung Triningsih, MM., mengungkapkan bahwa proses perekrutan siswa SR untuk jenjang sekolah dasar telah dimulai. Anak-anak dari keluarga kurang mampu menjadi prioritas utama dalam seleksi ini.
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan bisa mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan lebih,” ujar Nunung, kepada sejumlah awak media, Jumat (29/8/2025).
Pada tahap pertama, Pemprov NTB menargetkan lima Sekolah Rakyat dapat beroperasi mulai September mendatang. Dua di antaranya telah lebih dulu beroperasi, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 18 di Lombok Barat, dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 38 di Lombok Timur.
Sementara tiga lainnya sedang dalam tahap persiapan, yaitu SKB Gunungsari di Kabupaten Lombok Barat, BPVP Lenek di Kabupaten Lombok Timur, dan SMPN 4 Sumbawa di Kabupaten Sumbawa.
Meski bersifat sementara, sekolah-sekolah ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi anak-anak yang selama ini terhalang oleh keterbatasan ekonomi.
Nunung menjelaskan bahwa kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat sama dengan sekolah reguler. Namun, ada tambahan penting yang menjadi ciri khas SR, yakni pembinaan karakter, penguatan ilmu agama, dan pendidikan vokasi khususnya untuk jenjang SMA.
“Kami ingin anak-anak ini tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga tangguh secara mental dan siap menghadapi dunia kerja,” katanya.
Salah satu keunggulan utama dari program ini adalah sistem pendidikan langsung mondok. Seluruh biaya pendidikan, termasuk makan dan kebutuhan harian di asrama, ditanggung sepenuhnya oleh negara.
“Ini bukan sekadar sekolah gratis, tapi sekolah yang benar-benar menjamin kehidupan anak-anak selama 24 jam,” tegas Nunung.
Program ini merupakan bagian dari strategi nasional yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Tujuannya, memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter.
Meski saat ini masih menggunakan fasilitas sementara, pemerintah pusat berencana membangun Sekolah Rakyat permanen di NTB.
Pembangunan akan dilakukan dari nol, dengan fasilitas yang dirancang khusus untuk mendukung sistem pendidikan berbasis asrama.
“Pemerintah tidak ingin menggunakan gedung bekas. Semua akan dibangun baru, lengkap dengan sarana olahraga, ibadah, dan asrama,” jelas Nunung.
Dari enam lokasi yang diusulkan oleh kabupaten/kota, baru dua yang telah disetujui oleh Kementerian Sosial, yakni di Gumantar (Lombok Utara) dan Pandai (Kabupaten Bima).
Sementara empat lainnya, yaitu Labuan Badas (Sumbawa), Kelayu Jorong (Lombok Timur), Kuripan (Lombok Barat), dan Pringgerata (Lombok Tengah), masih dalam tahap evaluasi.
Salah satu tantangan utama dalam pembangunan SR permanen adalah ketersediaan lahan. Dimana pemerintah pusat mensyaratkan minimal lima hektare untuk satu lokasi.
“Mencari lahan seluas itu di wilayah perkotaan cukup sulit, apalagi harus bebas dari sengketa,” ujar Nunung.
Meski belum ada kepastian kapan pembangunan dimulai, Pemprov NTB optimistis bahwa tahun depan sekolah rakyat permanen sudah bisa beroperasi.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses ini berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Setiap Sekolah Rakyat permanen nantinya akan menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Biaya operasional per anak diperkirakan mencapai Rp4 juta per bulan, mencakup pendidikan, konsumsi, dan kebutuhan asrama.
“Ini investasi besar untuk masa depan anak-anak NTB. Kami berharap dukungan semua pihak agar program ini sukses,” pungkas Nunung. (rl)
pemprov-ntb-targetkan-lima-sekolah-rakyat-beroperasi-september-2025