MATARAM — Seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi menutup masa pendaftaran pada Rabu (27/8/2025).
Dalam dua pekan sejak dibuka pendaftaran pada 13 Agustus 2025, sebanyak 61 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai daerah dan instansi telah mendaftarkan diri untuk memperebutkan enam kursi strategis di jajaran birokrasi NTB.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budi Prayitno, menyampaikan optimismenya terhadap antusiasme peserta. Dimana hingga pukul 16.00 WITA, tercatat ada sebanyak 45 pelamar yang telah menyelesaikan proses submit berkas secara resmi.
“Alhamdulillah, hingga sore tadi sudah 45 orang yang submit dari total 61 pelamar. Artinya, semua jabatan telah memenuhi syarat minimal untuk dilanjutkan ke tahap seleksi berikutnya,” ujar Yiyit, sapaan akrabnya kepada Radar Lombok, kemarin.
Berikut lanjut Yiyit, adalah rincian jumlah pelamar dan yang telah submit untuk masing-masing jabatan. Dimana untuk jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa diikuti 14 pelamar, dengan yang sudah men-submit berkas ada sebanyak 10 pelamar.
Selanjutnya jabatan Kepala Biro Hukum diikuti 8 pelamar, dengan yang telah submit berkas sebanyak 7 pejabat; Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP diikuti 14 pelamar, dengan yang submit berkas 10 pelamar; Inspektur Daerah diikuti 6 pelamar, dengan yang submit berkas 4 pelamar; Kepala Dinas ESDM diikuti 8 pelamar, dengan yang submit 6 pelamar, dan Kepala Dinas Perhubungan diikuti 11 pelamar, dengan yang telah submit berkas 8 pelamar.
Meski baru 45 pelamar yang menyelesaikan proses submit, pihak BKD NTB sendiri masih menunggu sisa pelamar hingga batas akhir pukul 23.59 WITA. “Masih ada potensi bertambah. Kalau lewat batas waktu, otomatis gugur,” tegas Yiyit.
Menanggapi isu adanya pelamar “titipan”, termasuk dugaan hubungan keluarga antara salah satu pelamar dengan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Kembali Yiyit menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka dan profesional. “Semua PNS berhak mendaftar, tidak melihat hubungan kekeluargaan. Yang penting memenuhi syarat,” tandasnya.
Ia juga memastikan bahwa Gubernur Iqbal tidak pernah memberikan rekomendasi kepada siapapun. “Beliau hanya meminta tiga besar hasil seleksi untuk diserahkan kepada beliau. Selebihnya, proses sepenuhnya dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) sesuai mekanisme,” tambah Yiyit.
Menariknya, terdapat enam pelamar dari luar NTB, termasuk dari instansi vertikal dan kementerian. Salah satunya adalah dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI, yang merupakan putra daerah NTB. “Ada juga pejabat instansi vertikal di luar NTB yang lahir di NTB. Bisa jadi ini bagian dari rencana pulang kampung,” ujar Yiyit.
Menariknya, tidak ada satupun pejabat eselon II aktif di lingkup Pemprov NTB yang ikut mendaftar. Mayoritas pelamar justru berasal dari pejabat eselon II kabupaten/kota, serta pejabat eselon III Pemprov NTB. Mereka datang dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Dompu, Lombok Barat, dan Kota Mataram.
Dijelaskan Yiyit, tahapan seleksi akan berlangsung intensif selama sepekan, yaitu Sabtu (30/8/2025): pembuatan makalah; Senin–Selasa (1–2/9): pengambilan data asesmen; serta Rabu–Kamis (3–4/9): presentasi dan wawancara mendalam di hadapan Pansel.
“Dalam sepekan, seluruh tahapan dijalankan. Jadi semuanya jelas, terbuka, dan terukur,” pungkas Yiyit. (rat)
61-asn-pusat-dan-daerah-berebut-enam-jabatan-eselon-ii-ntb