SELONG — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Bupati dan Walikota se-NTB. Bertempat di Ruang Rapat Vila Hara Sembalun, Lombok Timur, Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan program prioritas nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, turut dihadiri Wakil Gubernur, Pj. Sekda NTB, para Asisten, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Dari sisi kabupaten/kota, seluruh kepala daerah hadir lengkap, menunjukkan komitmen kuat untuk membangun NTB secara kolektif dan terintegrasi.
Dalam sambutannya, Gubernur Miq Iqbal menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia menyampaikan bahwa program-program prioritas nasional bukan sekadar instruksi, melainkan peluang besar untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus berada dalam satu garis visi dan misi. Tidak boleh ada ego sektoral. Program nasional harus kita terjemahkan secara cerdas dan kontekstual di NTB,” tegas Miq Iqbal, Senin (25/8/2025).
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), yang menjadi program unggulan pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi desa. Gubernur meminta agar seluruh kabupaten/kota segera membentuk Kopdes dan memastikan legalitas serta keberlanjutannya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kopdes dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lebih dulu eksis.
“Kopdes dan BUMDes jangan berjalan sendiri-sendiri. Mereka harus saling menopang, saling melengkapi. Ini bukan hanya soal kelembagaan, tapi soal membangun ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Pemprov NTB juga akan memberikan dukungan penuh dalam bentuk pelatihan, pembinaan, dan fasilitasi agar Kopdes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Isu strategis kedua yang mengemuka adalah pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam laporan Staf Ahli Setda NTB, H. Ahsanul Khalik, disebutkan bahwa NTB menjadi salah satu provinsi dengan capaian tercepat dalam implementasi program ini.
Gubernur mendorong percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah. SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada peserta didik dan kelompok rentan.
“Program MBG adalah program mulia. Kita harus pastikan pelaksanaannya tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Kita libatkan pondok pesantren, UMKM, dan masyarakat lokal sebagai penyedia bahan pangan. Ini adalah cara kita membangun ekonomi sekaligus mencerdaskan generasi,” jelas Miq Iqbal.
Ia juga mengingatkan pentingnya membentuk Satgas Pengaduan di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan MBG.
Gubernur Miq Iqbal juga menyoroti pentingnya pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota untuk aktif berkoordinasi dengan Pemprov dalam mengatasi kendala teknis dan administratif di lapangan.
“Sekolah Rakyat adalah jawaban atas kesenjangan pendidikan. Kita harus hadir di tempat-tempat yang selama ini terabaikan,” tegasnya.
Di akhir Rakor, isu lingkungan di Pulau Sumbawa juga turut menjadi perhatian. Gubernur menyampaikan rencana untuk menggelar pertemuan khusus bersama pemerintah kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa, guna membahas solusi jangka panjang terhadap dampak lingkungan yang kerap berulang. (rl)
rakor-bupati-dan-walikota-se-ntb-gubernur-tegaskan-sinergi-program