Ini Sikap DPW PPP NTB di Muktamar Pemilihan Ketum BERITA WUKONG778 MUSIC

KOMPAK: Ketua DPW PPP NTB Muzihir (kanan) dan Sekretaris DPW Muhammad Akri (kiri). (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Muktamar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan dilaksanakan pada September 2025 mendatang.

Salah satu agenda muktamar adalah memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP PPP untuk periode 2025–2030. Meski demikian, sejauh ini DPW PPP NTB sebagai salah satu pemilik suara di muktamar belum menentukan sikap dukungan. “Kita belum ada sikap dukungan,” kata Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri, kemarin.

Ia mengakui, meski sejumlah nama sudah bermunculan, namun nama-nama tersebut masih bersifat sumir. Belum ada nama pasti yang akan maju mencalonkan diri sebagai ketua umum, meskipun ada beberapa yang telah menjalin komunikasi dengan DPW NTB. “Di forum muktamar baru kita bisa pastikan nama yang mau maju,” terang Ketua Fraksi PPP DPRD NTB itu.

Sementara itu, Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, mengaku pihaknya telah mengusulkan kepada DPP agar dalam muktamar nanti pemilihan ketua umum dapat dilakukan secara aklamasi. Dengan begitu, tidak ada pemilihan yang mengarah pada persaingan keras antarcalon di forum muktamar.

“Kami sudah minta agar muktamar kali ini jangan sampai gontok-gontokan, karena ini rawan menjadi sumber perpecahan di internal partai,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB tersebut.

Menurutnya, menjaga soliditas dan kekompakan internal partai jauh lebih penting, mengingat suara nasional PPP pada Pemilu 2024 lalu merosot tajam. KPU RI menetapkan suara PPP hanya mencapai 3,87 persen atau di bawah ambang batas parlemen yang ditetapkan sebesar 4 persen.

Untuk pertama kalinya, partai berlambang kakbah itu harus terdepak dari kursi DPR RI. Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi PPP. “Sehingga kami minta pemilihan ketum bisa dilakukan aklamasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, agar pemilihan dapat berlangsung aklamasi, hal itu sangat tergantung pada keputusan DPP. Jika sudah muncul satu calon terkuat, DPP harus menyampaikannya kepada seluruh DPW se-Indonesia. Setelah itu, DPW akan meneruskan ke DPC tingkat kabupaten/kota, sehingga pemilik suara tidak terpecah dalam memberikan dukungan di muktamar. “Soliditas partai lebih penting kita jaga,” ujarnya.

Seperti diketahui, sejauh ini ada beberapa nama yang santer beredar masuk dalam bursa calon ketua umum PPP, baik dari internal maupun eksternal partai. Dari kalangan internal antara lain Muhammad Mardiono, Sandiaga Salahuddin Uno, Romahurmuzy, Amir Uskara, dan Taj Yasin Maimoen.

Sedangkan dari eksternal, ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, dan Dudung Abdurrahman. (yan)


ini-sikap-dpw-ppp-ntb-di-muktamar-pemilihan-ketum