MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tengah menyiapkan program beasiswa khusus bagi mahasiswa kedokteran, terutama mereka yang terancam putus kuliah (drop out) karena kendala biaya.
Langkah ini diambil sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter di daerah yang hingga kini masih jauh dari ideal.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) NTB, Lalu Moh. Faozal, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin kehilangan calon dokter hanya karena faktor ekonomi. “Kita ingin ada dokter. Yang mau drop out kita biayai beasiswanya. Dokter umum yang kira-kira tidak mampu biayai kuliahnya akan kita bantu,” ujar Faozal di Mataram, kemarin.
Menurutnya, program beasiswa NTB hingga saat ini masih berjalan, meskipun perlu dilakukan evaluasi. Hal ini karena tidak semua jurusan dibiayai pemerintah, sementara kebutuhan dokter umum maupun spesialis di NTB semakin mendesak. “Khusus dokter spesialis memang kita butuhkan, itu kita biayai beasiswanya,” tegas Faozal.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, membenarkan bahwa NTB menghadapi kekurangan dokter yang cukup serius. Berdasarkan standar nasional, idealnya 1 dokter melayani 1.000 pasien. Namun, di lapangan kondisi saat ini jauh dari ideal, yakni 1 dokter melayani hingga 5.000 pasien.
“Oleh karena itu, salah satu upaya kita adalah mendorong kabupaten/kota untuk ikut memberikan bantuan pendidikan kedokteran. Kalau dokter spesialis, kabupaten/kota juga harus menyiapkan fasilitas, seperti insentif, rumah dinas, atau kendaraan agar mereka tertarik datang ke NTB,” ungkap Fikri.
Fikri mencontohkan RSUD H.L. Manambai Abdulkadir di Sumbawa yang sudah melakukan kerja sama (MoU) dengan sejumlah perguruan tinggi guna mendukung pemenuhan tenaga dokter di daerah.
Di NTB, saat ini hanya terdapat lima perguruan tinggi yang memiliki program studi kedokteran. Keberadaan institusi pendidikan ini diharapkan mampu menjadi penopang utama dalam melahirkan dokter baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di Bumi Gora.
Selain beasiswa, pemerintah daerah juga membuka jalur formasi kedokteran melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Ini adalah salah satu upaya kita dalam melahirkan lulusan kedokteran,” tambah Fikri.
Dengan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa, kebutuhan tenaga dokter di NTB semakin mendesak. Laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan ketersediaan dokter membuat ketimpangan rasio dokter dan pasien semakin melebar.
Saat ini, rumah sakit di NTB juga didorong untuk menghasilkan dokter spesialis. Misalnya, RSUP NTB sudah memiliki program pengembangan dokter spesialis, meski perbandingannya masih jauh dari harapan, yakni 1 dokter spesialis melayani hingga 1.000 pasien.
Pemprov NTB menargetkan dalam lima tahun ke depan rasio ketersediaan dokter umum bisa mendekati standar, yakni 1:1.000 pasien. Namun, untuk dokter spesialis tantangan lebih besar karena proses pendidikan yang panjang, yakni 5–6 tahun untuk spesialis dan subspesialis.
“Target kita dalam lima tahun ini bisa terpenuhi rasio dokter umum 1 banding 1.000 pasien. Untuk dokter spesialis, tantangannya lebih berat karena butuh waktu pendidikan lebih lama,” pungkas Fikri. (rat)
mahasiswa-kedokteran-terkendala-biaya-pemprov-siapkan-beasiswa