MATARAM–Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar upacara peringatan Hari Pengayoman ke-80 pada 22 Agustus 2025 di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkum NTB. Upacara berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan sejarah Kementerian Hukum oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa sejak berdiri, Kementerian Hukum telah mengalami enam kali perubahan nomenklatur.
“Di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia kedelapan, Bapak Prabowo Subianto, nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diubah menjadi beberapa kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Seluruh kementerian tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,” jelas Anna.
Sebagai kementerian induk, Kementerian Hukum kemudian menetapkan Hari Pengayoman sebagai hari lahir resmi melalui Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.01.01 Tahun 2025.
Peringatan tahun ini mengangkat tema “80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan.” Tema tersebut merefleksikan perjalanan panjang pengabdian Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Membacakan sambutan Menteri Hukum, Kakanwil NTB menegaskan bahwa peringatan 80 tahun bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi.
“Ini adalah titik refleksi: apakah hukum benar-benar hadir di tengah masyarakat, memberi rasa aman, rasa adil, dan rasa pasti,” tutur Mila.
Ia menambahkan, tanpa hukum yang kuat, ekonomi akan rapuh, demokrasi mudah goyah, dan persatuan bangsa bisa terancam. “Mari teguhkan tekad bersama. Mari kita jaga warisan bangsa berupa hukum yang berakar pada Pancasila. Mari kita lanjutkan reformasi hukum dengan keberanian, transparansi, dan keterbukaan. Mari kita songsong masa depan dengan hukum yang mampu menjawab tantangan zaman, hukum yang humanis, adaptif, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Kanwil Kemenkum NTB juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah mitra kerja sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dalam pelayanan hukum. (RL)
momentum-refleksi-dan-reformasi-hukum