Andreas Hugo Pareira Ketua Badan Pengkajian MPR RI menanggapi pidato Prabowo Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2025 dengan penuh harapan, namun juga dengan catatan penting terkait pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, optimisme yang disampaikan Presiden harus sejalan dengan implementasi yang konkret.
Dalam forum diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/8/2025), Andreas menegaskan bahwa realisasi program-program besar pemerintah akan menjadi ujian utama bagi keberhasilan kepemimpinan nasional.
“Presiden menyampaikan banyak hal positif. Tapi pekerjaan rumah kita adalah memastikan bahwa semua itu benar-benar dijalankan secara efektif, bukan sekadar retorika,” ujarnya.
Andreas mengungkapkan, Badan Pengkajian MPR telah menyelesaikan dokumen Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan jangka panjang pembangunan nasional. Dokumen tersebut sudah diserahkan ke pimpinan MPR untuk ditindaklanjuti, termasuk mempertimbangkan bentuk hukumnya.
“Jika ingin menjadikannya sebagai pedoman pembangunan lintas rezim, maka kita harus membahas apakah bentuk hukumnya akan melalui amandemen UUD, TAP MPR, atau cukup dalam bentuk undang-undang. Masing-masing opsi tentu punya konsekuensinya,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa tanpa arah pembangunan yang konsisten, pergantian kepemimpinan bisa menyebabkan disorientasi kebijakan. Menurutnya, Indonesia pernah punya haluan pembangunan seperti GBHN dan PPNPS, yang memberi stabilitas visi jangka panjang.
Menanggapi kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pangan, Andreas menyambut baik komitmen Presiden untuk mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor. Namun, ia menekankan perlunya kebijakan konkret untuk mencegah kebocoran nilai tambah ke luar negeri.
“Presiden bilang kekayaan alam jangan hanya diekspor mentah, tapi harus diolah dulu di dalam negeri. Ini penting. Tapi jangan berhenti di pidato. Harus ada kebijakan nyata yang mendukung,” katanya.
Ia juga menyinggung rencana anggaran ketahanan pangan tahun 2026 yang mencapai Rp164,4 triliun. Menurut Andreas, angka tersebut belum cukup kuat jika dilihat dari fakta di lapangan, seperti harga beras yang masih tinggi meskipun pemerintah mengklaim ada surplus 4 juta ton.
“Ini ironis. Di satu sisi kita dengar ada stok beras berlebih, tapi masyarakat mengeluhkan harga yang tak turun. Berarti ada masalah di distribusi atau tata kelola,” ungkapnya.
Program makan bergizi gratis untuk puluhan juta siswa pun disambut positif oleh Andreas. Namun ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program ini harus disusun dengan matang agar tidak menjadi beban anggaran yang sia-sia.
Lebih lanjut, Andreas menyoroti pentingnya jaminan kepastian hukum untuk menarik investasi. Ia menegaskan bahwa tanpa landasan hukum yang kuat, banyak investor ragu menanamkan modal di Indonesia.
“Investasi butuh kepercayaan. Kalau hukum tidak stabil, investor tidak akan datang. Ini harus dibenahi agar program pembangunan berjalan,” tegasnya.
Andreas menutup dengan menekankan pentingnya kerja kolektif antar kementerian dan lembaga. Ia mengingatkan bahwa Presiden tidak bisa bekerja sendiri, dan semua elemen pemerintah harus mampu menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan yang menyentuh rakyat secara langsung.
“Visi besar Presiden tidak akan berarti jika para pembantunya tidak punya kapasitas menjalankan. Rakyat sekarang lebih peka terhadap perbedaan antara janji dan kenyataan,” tandasnya.
Ia pun berjanji MPR akan terus mengawal dan menyuarakan aspirasi rakyat dalam menyikapi dinamika pembangunan nasional.
“Kami akan tetap berada di sisi rakyat untuk memastikan pemerintah benar-benar memenuhi harapan masyarakat,” pungkasnya.(faz/ipg)
andreas-pareira-visi-presiden-harus-dibuktikan-dengan-aksi-nyata